Otorita IKN dan Kementerian HAM Perkuat Sinergi, Nusantara Berpeluang Jadi Human Rights City

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna memastikan pembangunan kawasan ibu kota baru berjalan secara inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, ke Kantor Otorita IKN di Nusantara, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antara Kementerian HAM dan Otorita IKN dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam proses pembangunan Nusantara yang tengah berlangsung.

Kedua pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan hak masyarakat, kesejahteraan tenaga kerja, akses layanan dasar, hingga upaya memastikan manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan ibu kota baru.

Aspirasi Warga Sepaku Jadi Perhatian

Sebelum melakukan pertemuan dengan jajaran Otorita IKN, Wakil Menteri HAM terlebih dahulu menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku, wilayah yang menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN.

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait pembangunan Nusantara. Beberapa isu yang mengemuka antara lain peluang kerja bagi masyarakat lokal, peningkatan akses layanan publik, dampak pembangunan terhadap kehidupan warga, serta harapan agar masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat nyata dari kehadiran IKN.

Mugiyanto mengatakan, seluruh aspirasi yang diterima dari masyarakat telah disampaikan secara langsung kepada Kepala Otorita IKN sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

“Kami tadi menyempatkan diri untuk bertemu dengan keluarga masyarakat di Sepaku. Di Aula Kecamatan bersama Pak Camat, kami mendengarkan berbagai aspirasi mereka secara langsung,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi serta memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup warga.

Peluang Nusantara Menjadi Human Rights City

Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai peluang menjadikan Nusantara sebagai Human Rights City atau kota yang menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek kebijakan, program, dan tata kelola pembangunan.

Konsep Human Rights City dinilai sejalan dengan visi besar Nusantara sebagai “Kota Dunia untuk Semua” yang mengedepankan inklusivitas, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Melalui pendekatan ini, pembangunan kota tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat, menciptakan lingkungan yang adil, serta memberikan akses yang setara terhadap berbagai layanan publik.

Pengembangan konsep tersebut dinilai dapat menjadi salah satu nilai tambah yang membedakan Nusantara dari kota-kota modern lainnya di dunia.

Basuki Sambut Positif Penguatan Perspektif HAM

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik masukan dan gagasan yang disampaikan Kementerian HAM. Menurutnya, integrasi perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan merupakan langkah yang relevan dengan semangat pembangunan Nusantara yang berkelanjutan dan berpusat pada manusia.

“Kami menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN. Gagasan mengenai Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN,” kata Basuki.

Ia menegaskan bahwa Otorita IKN terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat mendukung pembangunan kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Basuki juga berharap Kementerian HAM dapat mendukung penyusunan program-program konkret yang memiliki indikator terukur sehingga implementasi prinsip HAM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kita buatkan programnya, sesuai dengan indikator-indikator HAM,” tegasnya.

Komitmen Bangun IKN yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertemuan antara Otorita IKN dan Kementerian HAM berlangsung dalam suasana konstruktif serta menghasilkan sejumlah masukan yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan.

Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam memastikan pembangunan Nusantara berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia yang tidak hanya unggul dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan semakin kuatnya kolaborasi antarinstansi, pembangunan IKN diharapkan mampu menjadi model pembangunan kota masa depan yang berorientasi pada manusia, sekaligus menjadi contoh penerapan prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan modern di Indonesia.

IKUTI newsborneo.id Google News di

→