Jembatan Rp600 Miliar akan Sambungkan Balikpapan Barat dan Kawasan Industri Kariangau

BALIKPAPAN – Kota Balikpapan akan punya jembatan baru. Bukan sekadar jembatan, tapi pengubah wajah kota. Rencana ambisius itu disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam keterangan resminya, pekan lalu (14/5).

Ia menyebutkan bahwa Pemkot Balikpapan menyiapkan anggaran sekira Rp600 miliar untuk membangun jembatan penghubung antara Balikpapan Barat dan Kawasan Industri Kariangau (KIK).

Baca Juga

Polres Kukar Bongkar Jaringan Narkoba dari Kubar ke Kukar, 3 Pelaku Ditangkap

20 Jun 2024

Jembatan ini bukan sekadar penghubung dua wilayah. Lebih dari itu, ia adalah solusi atas masalah klasik Balikpapan: kemacetan.

Titik-titik padat seperti Muara Rapak dan Kilometer 5 Balikpapan Utara telah lama menjadi keluhan warga. Jembatan ini diharapkan menjadi jawaban.

“Kita targetkan proyek ini rampung dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” ujar Rahmad.

Baca Juga

Dana Stimulan RT di Bontang Dipastikan Berjalan Awal September

25 Agu 2022

Menurutnya, jembatan tersebut menjadi bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur vital untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan jembatan ini, distribusi barang dari dan menuju pelabuhan serta kawasan industri Kariangau akan jauh lebih efisien.

Akses ke kawasan industri selama ini dinilai masih kurang ideal. Kepadatan lalu lintas dan waktu tempuh yang panjang menjadi hambatan utama.

“Kalau aksesnya dibuka, logistik lancar, industri akan tumbuh. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tegas Rahmad.

Efek domino pun diharapkan muncul. Kehadiran jembatan diprediksi memicu pertumbuhan klaster industri baru di Balikpapan Barat dan mempercepat laju ekonomi kota.

Namun, Rahmad tidak menutup mata pada risiko lingkungan. Ia menyatakan komitmennya terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

Para ahli lingkungan dilibatkan sejak tahap perencanaan. Tujuannya: menjaga ekosistem pesisir, terutama mangrove, yang membentang di sekitar lokasi proyek.

“Kita tidak bisa asal bangun. Harus memperhatikan dampak ekologis, termasuk ketinggian konstruksi,” kata Rahmad.

Ia menambahkan bahwa proyek ini juga akan melibatkan pengusaha lokal. Tujuannya jelas: agar dana proyek tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Lampu hijau pembangunan ditargetkan menyala akhir 2025 atau awal 2026. Itu pun jika Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan bisa dituntaskan sesuai rencana. [DIAS]