DPRD Kaltim Minta Pemprov Tagih Kontribusi Perusahaan Besar, Bukan Bebani Warga
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur.SAMARINDA — Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah daerah diminta lebih jeli mencari sumber pendapatan. Alih-alih menambah pungutan yang berpotensi membebani warga, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) didorong mengoptimalkan kontribusi perusahaan besar yang selama ini memanfaatkan kekayaan alam daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai masih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
Menurutnya, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kekayaan alam Kaltim semestinya memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah. Terlebih, aktivitas operasional mereka juga menggunakan fasilitas publik yang pembangunannya dibiayai melalui anggaran pemerintah.
Guntur mengingatkan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya membaik. Karena itu, pemerintah perlu mencari alternatif penerimaan yang tidak menambah beban warga.
“Daya beli masyarakat sekarang masih belum dalam kondisi yang baik. Jadi, pemerintah sebaiknya melihat peluang pendapatan lain yang lebih tepat sasaran, bukan justru menambah beban masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/11).
Salah satu potensi yang menurutnya perlu diperhatikan adalah penggunaan jalan umum oleh perusahaan untuk mengangkut alat berat dan BBM dalam jumlah besar. Kendaraan bertonase berat berisiko mempercepat kerusakan jalan, sementara biaya pemeliharaan dan perbaikannya harus ditanggung pemerintah.
Dia menilai perlu ada skema kontribusi dari perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Dengan begitu, beban pemeliharaan jalan tidak sepenuhnya ditanggung melalui anggaran daerah.
“Perusahaan yang mengambil hasil alam dari Kaltim juga harus ikut memberi manfaat bagi daerah. Apalagi, kendaraan operasional mereka menggunakan jalan umum dengan muatan berat, termasuk untuk mengangkut BBM. Dampak aktivitas itu terhadap kondisi jalan semestinya ikut diperhitungkan sebagai peluang penerimaan daerah,” jelasnya.
Selain sektor pertambangan, Guntur meminta Pemprov Kaltim mengkaji potensi pendapatan dari aktivitas komersial Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau. Kegiatan pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak ditelusuri lebih jauh.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat seberapa besar aktivitas bisnis itu memberikan manfaat bagi daerah, mengingat kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Kaltim dan menghasilkan keuntungan ekonomi.
“STS di Muara Berau juga patut diperhitungkan. Jika aktivitas itu memang bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan, pemerintah perlu mengkaji peluang agar daerah turut memperoleh kontribusi melalui PAD,” katanya.
Di sisi lain, Guntur mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan objek pungutan baru, terutama jika kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat. Salah satunya wacana pengenaan pajak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Meski pungutan ditujukan kepada perusahaan, dampaknya dikhawatirkan tidak berhenti di tingkat korporasi. Sebab, banyak pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan sawit. Hasil usaha tersebut juga menjadi penopang kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak.
Karena itu, setiap rencana pungutan perlu dihitung secara matang agar tidak justru menambah tekanan ekonomi masyarakat.
Guntur berpandangan, pemerintah sebaiknya lebih dahulu mengoptimalkan penerimaan dari perusahaan yang memiliki kemampuan ekonomi besar dan memanfaatkan sumber daya alam Kaltim dalam skala luas.
Dia mencontohkan aktivitas pengerukan SDA di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Besarnya kegiatan eksploitasi di wilayah tersebut dinilai seharusnya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah.
“Kalau melihat Kukar, aktivitas pengerukan sumber daya alam berlangsung sangat masif. Bahkan, dari atas pun kawasan yang sudah dikeruk bisa terlihat jelas. Dengan skala kegiatan sebesar itu, seharusnya ada peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh PAD,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
Tidak ada komentar