Pemkab Kutim Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Berasrama
KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat komitmennya dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Salah satu langkah strategis yang kini dikerjakan adalah penyiapan lahan untuk pembangunan program nasional Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama dengan seluruh biaya pembangunan fisik ditanggung pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengungkapkan bahwa lahan yang disiapkan berada di kawasan Jalan Simono, Sangatta Utara. Saat ini, lokasi tersebut sedang memasuki tahap kajian teknis oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan, Perkim, dan BPKAD.
“Untuk Sekolah Rakyat, alhamdulillah sudah difasilitasi. Sekarang masing-masing OPD sedang melakukan kajian sesuai kewenangannya,” jelas Ernata.
Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan nasional yang diinisiasi Kementerian Sosial. Pemerintah pusat bertanggung jawab penuh atas pembangunan fisik, sementara Pemkab Kutim hanya menyiapkan lahan dan menuntaskan pematangan awal lokasi.
Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Dasar Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk memastikan sasaran tepat, Dinas Sosial Kutim akan melakukan verifikasi terhadap sekitar 15.000 calon siswa guna mengetahui kesediaan dan kelayakan mereka tinggal di sekolah berasrama.
Konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu. Di kompleks ini, siswa akan tinggal di asrama dan mendapatkan fasilitas penuh, mulai dari makan, perlengkapan sekolah, hingga pakaian. Rencananya, jenjang SD, SMP, hingga SMA akan berada dalam satu kawasan.
Luas lahan minimal yang dibutuhkan adalah 5 hektare. Namun, untuk pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti lapangan olahraga ukuran besar dan area asrama yang luas, kebutuhan lahan dapat mencapai 8,5 hektare.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas akses pendidikan di Kutim.
Setelah proses kajian dan persyaratan administrasi terpenuhi, hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR untuk dilakukan survei kelayakan. Jika dinyatakan memenuhi syarat, pembangunan fisik akan segera dimulai.
Program ini membawa harapan besar bagi masyarakat Kutim. Selain meringankan beban pendidikan keluarga kurang mampu, Sekolah Rakyat juga menjadi langkah konkret Pemkab Kutim dalam pemerataan pendidikan dan menyiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi masa depan.
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar