Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik.
BALIKPAPAN – Di sejumlah sekolah dasar dan menengah pertama di Balikpapan, kursi guru tak selalu terisi. Ada kelas yang berjalan dengan jadwal bergeser, ada pula yang harus berbagi tenaga pengajar. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kota Balikpapan memilih langkah cepat: membuka sekitar 100 formasi guru non-ASN melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Rekrutmen ini dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2026. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ini bukan sekadar penambahan tenaga, melainkan upaya menutup celah yang selama ini mengganggu ritme belajar di sekolah.
“Sekira April sampai Mei ini sudah bisa dibuka kembali. Kurang lebih ada 100 formasi guru PJLP yang disiapkan,” ujar Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, Rabu, 15 April 2026.
Kekurangan guru bukan cerita baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tenaga pengajar terus tergerus oleh pensiun dan mutasi, sementara penambahan aparatur sipil negara (ASN) tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Akibatnya, distribusi guru menjadi timpang. Ada sekolah yang relatif cukup, tetapi tidak sedikit yang kekurangan, terutama untuk mata pelajaran inti seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
Di ruang-ruang kelas itulah dampaknya terasa langsung. Jadwal pelajaran harus diatur ulang, guru mengampu lebih dari satu kelas, bahkan dalam beberapa kasus, pembelajaran tidak berjalan optimal.
“Yang paling utama tetap gurunya. Kalau gurunya kurang, pembelajaran tidak akan maksimal,” kata Irfan.
Skema PJLP dipilih karena memberi ruang gerak lebih cepat dibanding jalur ASN yang harus menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dengan mekanisme ini, kebutuhan mendesak di sekolah bisa segera diisi tanpa harus menunggu proses panjang birokrasi.
Bagi pemerintah daerah, ini adalah solusi jangka pendek—sebuah jembatan agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Namun di balik itu, ada pekerjaan rumah yang lebih besar: memastikan ketersediaan guru secara berkelanjutan.
Disdikbud Balikpapan mengaku terus melakukan pemetaan kebutuhan di tiap sekolah. Data itu menjadi dasar penempatan agar tidak terjadi penumpukan di satu titik dan kekosongan di tempat lain.
“Kami pastikan distribusinya tepat. Setiap sekolah punya kebutuhan yang berbeda,” ujar Irfan.
Di tengah upaya ini, satu hal menjadi terang: kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh gedung yang baik atau fasilitas yang lengkap. Di balik semua itu, ada peran guru yang tetap menjadi penentu utama.
Disdikbud Balikpapan menyadari, rekrutmen 100 guru PJLP ini belum sepenuhnya menjawab persoalan. Namun setidaknya, langkah ini menjadi penyangga agar proses belajar tetap berjalan, sembari menunggu solusi jangka panjang melalui penambahan formasi ASN. (SR)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar