DPRD Kaltim Minta Pemprov Serius Tanganin Tambang Ilegal

ANGGOTA Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, menyebutkan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sektor andalan Kalimantan Timur dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berlimpahnya kekayaan alam Benua Etam membuat ada beberapa oknum yang memanfaatkannya dengan melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pihak terkait untuk menangani persoalan tersebut dengan serius.

Syafruddin menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas karena cara tersebut yang bisa menyelesaikan maraknya tambang ilegal.

“Kami minta pihak penegak hukum bertindak tegas, kemudian kami minta aparat menutup paksa operasinya tambang ilegal dan menangkapi para pelaknya,” kata Syafrudidin, Minggu (19/11/2023).

Syafrudidin mengaku bakal meninjau beberapa lokasi yang diduga sebagai tambang ilegal di Kaltim.

“Komisi III tetap melakukan pemantauan terhadap maraknya tambang ilegal. Nanti akan kami telusuri kawasan mana saja yang mereka tambang secara ilegal,” ungkapnya.

Syafruddin juga menjelaskan, DPRD Kaltim tak berpangku tangan menangani hal tersebut.

Dia mengaku wakil rakyat terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas tambang Ilegal di Bumi Mulawarman.

“Kami belum membicarakan hal itu, tetapi kami masih tetap mengawasi kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk tambang ilegal yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Selain itu, Syafruddin menegaskan, komisi III DPRD Kaltim selalu mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk Penjabat Gubernur Kaltim untuk menangani pertambangan ilegal.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin. (DPRD Kaltim)
“Hasil galian yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah menyebabkan lubang-lubang besar yang tidak ditimbun kembali dengan tanah. Saat hujan (bekas tambang) mengakibatkan banjir,” tandasnya. (ADS)