newsborneo.id – Komisi II DPRD Bontang mendukung rencana penyertaan modal pemerintah ke Bankaltimtara. Tapi, Anggota Komisi II Bakhtiar Wakkang meminta jika itu berlangsung, pihak Bankaltimtara tidak mempersulit kontraktor rekanan pemerintah saat mengajukan modal kerja.

Menurutnya, sebagai rekanan pemerintah seharusnya dapat menjadi pertimbangan agar mereka diberi pembiayaan sampai 100 persen.

“Selama ini, hanya memberikan 30 persen dari pembiayaan. Kalau bisa 100 persen dan tanpa agunan. Kan sudah ada asuransi. Jadi kalau ada masalah, ada asuransi,” kata BW kepada awak media usai menghadiri rapat Komisi II bersama Sekda Kota Bontang, Kepala Bapenda dan Perwakilan Bankaltimtara, Senin (18/10/2021).

Selain itu, politisi partai Nasdem ini juga menyampaikan kemudahan serupa harus diberlakukan bagi non-PNS. “Mereka juga pegawai pemkot,” ucapnya.

Selain mendapatkan deviden. Pemerintah Kota Bontang bisa mendapat beberapa keuntungan lain. “Misalnya ada 2 ribu pegawai non-PNS, masing-masing dibatasi hanya bisa pinjam Rp 10-15 juta. Rp 2 miliar uang berputar disitu,” jelas BW.

“Kebijakan seperti ini telah diterapkan oleh Bank Sulselbar dan Bank Jabar. Makanya perekonomian disana menggeliat,” tambahnya. [ADS]