Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi.SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Coaching Clinic Pengelolaan Data Geospasial yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim di Ruang Rapat Rapetada Bappeda Kaltim, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan ini diikuti para pengelola data dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis dalam mengelola data geospasial yang memenuhi standar kualitas, terintegrasi, dan sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Sebagai wali data daerah, Bappeda Kaltim memiliki peran strategis dalam memastikan setiap data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar, memiliki metadata yang lengkap, serta dapat saling terhubung dan dimanfaatkan lintas sektor.
Ketua Tim Analisis Data dan Informasi Bappeda Kaltim, Duma Mangalle, menegaskan bahwa data geospasial memiliki peranan penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Data geospasial yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga evaluasi pembangunan. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memahami standar dan mekanisme pengelolaannya,” ujarnya.
Menurut Duma, melalui coaching clinic ini, Bappeda ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola data geospasial, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatannya dalam mendukung pengambilan keputusan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah agar data yang dihasilkan memiliki format yang seragam, mudah diintegrasikan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur.
“Sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan agar data yang tersedia tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu sistem informasi yang saling mendukung dalam proses pembangunan daerah,” jelasnya.
Selain pemaparan materi, kegiatan ini turut diisi dengan sesi diskusi dan konsultasi teknis. Peserta mendapatkan pendampingan terkait penyusunan metadata, validasi data, hingga mekanisme berbagi data antarinstansi guna meningkatkan kualitas dan interoperabilitas data geospasial.
Melalui kegiatan tersebut, Bappeda Kaltim berharap kapasitas sumber daya manusia pengelola data di setiap perangkat daerah semakin meningkat. Dengan demikian, implementasi Satu Data Indonesia di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, serta berbasis data yang akurat dan terpercaya. (*)
Tidak ada komentar