Komisi II DPRD Bontang mempertanyakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjung Limau yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan kota.newsborneo.id – Komisi II DPRD Bontang mempertanyakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjung Limau yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan kota.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang saat melakukan rapat kerja bersama dinas terkait, Senin (22/8/2022). Katanya, infrastruktur yang ada di TPI itu dibangun menggunakan APBD.
“Itu dibangun menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bontang, sampai saat ini belum ada kontribusi ke pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain itu, tujuan utama diusulkan raperda terkait pengelolaan perikanan untuk kemandirian fiskal, dengan harapan ada nilai manfaat yang diterima oleh Pemerintah Kota Bontang dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia meminta saat merancang peraturan daerah pengelolaan perikanan ini harus ada konektivitas dengan perda retribusi dan pemerintah kota.
“Jadi ada nilai manfaat yang dirasakan masyarakat, pemerintah dan orang-orang yang beraktivitas di area tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Fadhli menyampaikan, hingga saat ini memang belum ada retribusi yang diambil dari aktivitas di TPI Tanjung Limau.
“Ada potensi untuk menarik retribusi tapi kita harus siapkan dulu parkirannya, dan hal-hal lain yang menunjang. Karena banyak nelayan yang melakukan pembongkaran di Berbas, Lok Tuan dan Tanjung Laut Indah,” tuturnya.
Selain itu, Kabag Hukum Pemerintah Kota Bontang, Syaifullah juga mengungkapkan ada potensi untuk menarik retribusi di TPI tersebut.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun sudah memasukkan pelelangan ikan sebagai salah satu potensi retribusi di 2023. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait batasan pelelangan yang bisa ditarik retribusinya.
“Nanti bisa berjalan simultan saja antara perda retribusi dengan raperda pengelolaan ikan untuk menghasilkan PAD Bontang,” tutupnya. (ADS)
Pos Terkait
1 Komentar
Tinggalkan Balasan
BERITA TERKINI
3 tahun lalu
[…] Hitungannya satu periode kepemimpinan kepala daerah, yaitu 5 tahun. Diupayakan dalam 5 tahun itu 10 persen anggaran untuk banjir bisa terealisasi. Pasalnya angka tersebut sudah menjadi hasil kesepakatan Tim Pansus DPRD Bontang. […]