Kaltim Jadi Sorotan karena IKN, Kemkomdigi Minta Humas Lebih Adaptif di Era Digital

SAMARINDA – Posisi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga sekaligus lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut peran humas pemerintah semakin adaptif dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Penyampaian informasi yang cepat, akurat, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikan Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si., saat menjadi narasumber pada Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/7/2026).

Menurut Nursodik, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu daerah yang paling banyak mendapat perhatian publik karena berbagai isu strategis, terutama pembangunan IKN. Kondisi tersebut membuat humas pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, utuh, dan berasal dari sumber resmi.

“Kaltim itu seksi banget. Kaltim punya IKN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perhatian publik terhadap Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan IKN, tetapi juga menyangkut investasi, lingkungan, pertambangan, pelayanan publik, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Karena itu, menurutnya, setiap perkembangan yang terjadi perlu dikomunikasikan secara konsisten agar publik memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai arah pembangunan di daerah.

Selain menyampaikan informasi, humas pemerintah juga didorong mampu membangun narasi positif dengan mengangkat berbagai capaian pembangunan, inovasi pelayanan, serta potensi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Banyak hal luar biasa di Kalimantan Timur yang perlu dipublikasikan dengan cara yang positif. Rajin-rajin saja Anda posting,” pesannya kepada peserta forum.

Dalam paparannya, Nursodik mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari insan kehumasan, antara lain pembangunan IKN, investasi, konflik lahan, pertambangan, lingkungan hidup, banjir, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga penyebaran hoaks di media digital.

Menurutnya, seluruh isu tersebut harus dipantau secara berkelanjutan melalui sistem monitoring sehingga pemerintah dapat melakukan deteksi dini, menganalisis potensi risiko, menentukan strategi komunikasi, hingga mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar humas pemerintah tidak bersikap pasif ketika muncul berbagai isu atau komentar di media sosial.

“Jangan sampai kita absen,” tegasnya.

Nursodik menilai kehadiran pemerintah di ruang digital sangat penting agar masyarakat memperoleh penjelasan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi dalam memproduksi serta menyebarluaskan informasi resmi juga dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Lebih jauh, ia mendorong perubahan pola komunikasi pemerintah agar tidak lagi hanya berfokus pada publikasi kegiatan seremonial, melainkan lebih menonjolkan manfaat kebijakan, solusi terhadap persoalan masyarakat, serta dampak nyata dari setiap program pembangunan.

Melalui pendekatan storytelling, publikasi pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kisah inspiratif, keberhasilan program, inovasi pelayanan publik, hingga pengalaman masyarakat yang merasakan langsung manfaat kebijakan pemerintah.

Untuk mendukung transformasi tersebut, humas pemerintah juga dituntut meningkatkan kompetensi di berbagai bidang, seperti media monitoring, analisis isu, komunikasi krisis, penyusunan konten digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), hingga memperkuat kemitraan dengan media massa.

Menutup paparannya, Nursodik menegaskan bahwa humas pemerintah di era digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga harus mampu menjadi pengelola isu, navigator komunikasi publik, sekaligus penjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui komunikasi yang terbuka, responsif, dan berbasis data. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→