Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau lokasi karhutla di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (14/9/2026).PPU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau lokasi karhutla di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (14/9/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung 14–15 September 2026 sebagai bagian dari rapat koordinasi sekaligus pendampingan penanganan karhutla di Kalimantan Timur.
Menhut dan Kepala BNPB melihat langsung kondisi kawasan yang terdampak kebakaran sekaligus mengevaluasi penanganan yang sedang berlangsung di lapangan.
Turunnya dua pejabat pemerintah pusat tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi karhutla Kaltim yang masih membutuhkan penanganan intensif, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Raja Juli mengatakan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan dan respons cepat harus berjalan bersamaan agar kebakaran tidak berkembang dan meluas.
“Kita ingin memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur berjalan secara maksimal. Pencegahan dan penanganan di lapangan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur di lapangan perlu diperkuat. Setiap titik api harus segera direspons agar potensi penyebaran kebakaran dapat ditekan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah kebakaran ini agar tidak meluas dan dapat segera ditangani ketika muncul titik api,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan kondisi darurat karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah hingga aparat dan masyarakat.
“BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus melakukan pendampingan dan memperkuat penanganan di lapangan. Yang terpenting adalah memastikan respons cepat terhadap setiap titik kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak bencana,” kata Suharyanto.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
Penanganan karhutla di Kaltim melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BPBD hingga masyarakat.
Melalui koordinasi dan pemantauan langsung di lokasi, pemerintah berharap respons terhadap karhutla dapat semakin cepat dan terukur. Langkah pencegahan serta kesiapsiagaan juga terus diperkuat untuk menekan risiko kebakaran meluas dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. (*)
Tidak ada komentar