newsborneo.id – DPRD Samarinda menggelar Sidang Paripurna mengesahkan APBD Perubahan 2022. Selasa (31/8/2022).

Masalah insentif ini menjadi hal krusial yang ditunggu-tunggu para guru. Pada saat penyampaian umum fraksi-fraksi, hampir semua fraksi menyoroti masalah insentif guru.

PDIP, PKS, Golkar, Demokrat, PAN, dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan menjadikan insentif guru sebagai syarat untuk menerima APBD Perubahan tahun 2022.

Mereka menginginkan agar pemberian tetap dilakukan tanpa adanya pemotongan ataupun penghapusan kepada guru-guru dengan kriteria tertentu.

“Kami dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2022 untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sekretaris Fraksi PKS, Samri Shaputra saat menyampaikan pandangan umum partai.

“Tapi dengan syarat pertama jadikan Perda Nomor 4 Tahun 2013 pada Pasal 29 sebagai acuan anggaran pendidikan Kota Samarinda,” imbuhnya.

“Yang kedua memberikan insentif tanpa pandang bulu terhadap para guru tanpa membedakan sekolah,” tuturnya.

Merespons pandangan umum partai, dalam sambutannya Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah bahwa pemerintah kota memiliki rencana memotong atau menghapus anggaran insentif guru seperti yang dikhawatirkan kebanyakan fraksi tersebut.

Ia mengatakan, pemberian insentif akan tetap dilaksanakan tanpa adanya pemotongan atau penghapusan kepada guru-guru ASN dan swasta.

Terkait dengan pernyataan Wali Kota Andi Harun, Samri mengatakan bahwa Pemkot terlihat tidak satu bahasa. Karena pada kenyataannya ini menjadi pembahasan pada audiensi yang juga dihadiri oleh wakil dari Pemkot.

“Kalau kemudian di sidang Paripurna Wali Kota mengatakan tidak ada potongan itu ya kita menunggu nanti realisasinya karena memang keinginan kita seperti itu,” ucapnya. (ADS/DPRD SAMARINDA)