Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’udBALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Dr. Rahmad Mas’ud menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Rahmad, koordinasi antarpemerintah harus dibarengi dengan percepatan penyaluran bantuan keuangan provinsi dan dana bagi hasil agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai target tanpa mengalami keterlambatan.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur hadir dalam forum tersebut untuk menyamakan langkah menghadapi tantangan fiskal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
Rahmad menilai forum koordinasi seperti itu memiliki peran strategis sebagai ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan solusi bersama terhadap berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah.
“Forum seperti ini sangat penting karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama. Pembangunan akan berjalan lebih baik apabila koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat,” ujar Rahmad.
Ia menyoroti pentingnya percepatan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, ketepatan waktu pencairan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD.
“Semakin cepat bantuan keuangan dan dana bagi hasil disalurkan, semakin cepat pula program pembangunan dapat dijalankan. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan target pembangunan bisa tercapai sesuai jadwal,” katanya.
Selain itu, Rahmad juga mendukung langkah bersama seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur untuk memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa setiap usulan harus didukung data yang akurat, kajian yang komprehensif, serta dokumen teknokratik yang kuat agar memiliki dasar yang meyakinkan.
Menurutnya, pendekatan berbasis data akan memperkuat argumentasi pemerintah daerah dalam memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kalau kita ingin mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, tentu usulan yang disampaikan harus didukung data yang kuat. Dokumen teknokratik dan kajian yang matang akan menjadi dasar dalam meyakinkan pemerintah pusat mengenai kebutuhan daerah,” jelasnya.
Rahmad turut mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara rutin mempertemukan para kepala daerah untuk membahas isu-isu strategis, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai komunikasi yang intensif akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lintas wilayah sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan.
“Melalui komunikasi yang intensif, berbagai persoalan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi. Kolaborasi seperti ini harus terus dijaga agar pembangunan di seluruh daerah di Kalimantan Timur dapat berjalan selaras,” ujarnya.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi diwujudkan dalam langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat realisasi pembangunan.
“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan koordinasi yang baik, pembangunan di Balikpapan maupun daerah lain di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Rahmad Mas’ud. (*)
Tidak ada komentar