Tak Perlu ke Kantor, Sertifikat Tanah Kini Diantar ke Rumah Warga BontangBONTANG – Upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terus diperkuat Kantor Pertanahan Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Tidak hanya berbenah secara internal, instansi ini juga menghadirkan inovasi pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Salah satu terobosan yang kini dijalankan adalah program SiAntar (Sertifikat Diantar). Melalui layanan ini, sertifikat tanah yang telah selesai diproses akan diantarkan langsung ke pemiliknya.
Kepala Kantor ATR/BPN Bontang, Hamim Muddayana, menegaskan bahwa predikat WBK bukan sekadar capaian administratif. Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menitikberatkan pada dampak nyata inovasi terhadap masyarakat.
“Yang dilihat bukan hanya programnya, tetapi apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Program SiAntar difokuskan pada tiga kelompok utama. Pertama, warga lanjut usia (lansia) yang memiliki keterbatasan mobilitas. Kedua, pemilik sertifikat yang mengalami keterlambatan layanan di luar standar operasional prosedur (SOP). Ketiga, kasus tertentu yang membutuhkan pendekatan pelayanan khusus.
Menariknya, layanan antar juga diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab internal. Jika penyelesaian sertifikat melewati batas waktu yang ditetapkan, dokumen tersebut akan diantarkan langsung kepada pemiliknya.
“Kalau target lima hari tetapi terlambat, maka sertifikat kami antar. Ini menjadi pengingat bagi tim agar lebih disiplin dan tepat waktu,” kata Hamim.
Lebih dari sekadar memudahkan, SiAntar juga membawa nilai edukasi. Program ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sekaligus menegaskan bahwa keterlambatan tidak boleh dianggap hal yang biasa.
Bagi masyarakat, terutama lansia, layanan ini memberikan efisiensi waktu dan biaya. Mereka tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan hanya untuk mengambil dokumen.
“Awalnya mungkin ada kekecewaan karena keterlambatan. Namun saat kami antar langsung, ada pendekatan yang lebih humanis. Itu yang ingin kami bangun,” tambahnya.
Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Saat bertugas di Kantor Pertanahan Probolinggo, Hamim pernah menggagas inovasi Pitukur (Pilih Petugas Ukur). Program itu memungkinkan masyarakat memilih petugas dan jadwal pengukuran tanah.
Hasilnya, waktu layanan yang sebelumnya bisa mencapai dua pekan berhasil dipangkas secara signifikan. Inovasi tersebut turut mengantarkan Kantor Pertanahan Probolinggo meraih predikat WBK dari Kementerian PAN-RB.
“Intinya, inovasi harus mampu mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat,” jelasnya.
Melalui program SiAntar dan berbagai pembenahan lainnya, Kantor Pertanahan Bontang tidak hanya mengejar predikat WBK. Lebih dari itu, instansi ini berupaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. (RE/PRANALA.CO)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar