newsborneo.id – Komisi I DPRD Bontang menyoroti pengadaan kapal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang.

Maming, Anggota Komisi I DPRD Bontang mengatakan, pengadaan kapal yang bernilai Rp920 juta itu dinilai tidak efektif pasalnya Dinas DPPKB Bontang juga tidak setiap hari berkunjung ke wilayah pesisir.

“Jadwal berkunjungnya kan juga tidak tiap hari atau per minggu, saya rasa akan mubazir saja ditambah harus ada perawatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan jika sudah dianggarkan mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan yang notabenenya juga membutuhkan alat transportasi kapal untuk guru-guru yang mengajar di wilayah pesisir.

“Nanti kami bisa kordinasi dengan Dinas Pendidikan kebetulan kan mereka juga mitra komisi I supaya tidak terlalu mubazir dan biaya perawatan bisa berbagi. Karena kalau hanya khusus DPPKB saya rasa lebih banyak istirahatnya,” tandasnya.

Menaggapi hal itu, Sekertaris Dinas DPPKB Bontang, Srie Mariyatini menyebutkan, penganggaran untuk kapal atau speed boat ini senilai Rp 920 juta melalui APBN kemudian setelah berkontrak berubah menjadi Rp 888 juta.

Adapun peruntukannya, untuk penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir. Misalnya di Selangan dan Pulau Gusung

“Ini juga untuk pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu juga untuk melakukan penyuluhan stunting dengan sasaran wilayah pesisir. Sebelumnya itu kami hanya menyewa kapal,” jelasnya. (*)