Pemprov Kaltim Evaluasi Bankeu, Bantuan Langsung Jadi Opsi Utama pada 2027
0
Gubernur Kaltim Bandingkan Diri dengan Presiden Prabowo, Kader Gerindra Bereaksi Keras
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. [Dok Pemprov Kaltim]TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana mengubah pola penyaluran bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota mulai tahun anggaran 2027. Skema Bantuan Keuangan (Bankeu) akan dievaluasi dan diarahkan menjadi bantuan langsung agar distribusi anggaran pembangunan lebih merata di seluruh daerah.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan perubahan skema tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan alokasi anggaran yang selama ini terjadi akibat mekanisme Bankeu yang dinilai memiliki persyaratan administrasi cukup panjang dan kompleks.
“Kalau dari Pemprov, insya Allah pada tahun 2027 nanti kita akan memberikan bantuan langsung agar pemerataannya bisa tercapai. Karena persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan itu prosesnya cukup banyak. Akibatnya ada daerah yang mendapat banyak sekali, ada juga yang sedikit. Supaya lebih merata, kita akan memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ujar Rudy saat kunjungan kerja di Kabupaten Berau.
Menurut Rudy, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan dengan memastikan seluruh kabupaten dan kota memperoleh dukungan sesuai kebutuhan riil masing-masing daerah.
Selain membahas perubahan skema bantuan, Rudy juga menjelaskan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini mengalami penurunan. Ia menegaskan, berkurangnya kapasitas anggaran bukan disebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Anggaran kita hari ini terbatas. Tahun sebelumnya sekitar Rp14,25 triliun, sekarang tinggal Rp12,1 triliun. Penurunannya bukan karena PAD turun, tetapi karena adanya efisiensi sesuai kebijakan yang berlaku,” jelasnya.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Pemprov Kaltim memastikan pembangunan tetap berjalan dengan menetapkan skala prioritas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi harapan masyarakat terkait percepatan pembangunan kawasan wisata unggulan Kepulauan Derawan dan Maratua, Rudy meminta masyarakat bersabar karena pemerintah masih memfokuskan anggaran pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
“Doakan saja. Saat ini fokus kita adalah memenuhi standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk sanitasi. Itu menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” katanya.
Ia menegaskan, setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah akan melanjutkan penguatan sektor-sektor strategis lainnya, termasuk pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki potensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui perubahan skema bantuan pada 2027, Pemprov Kaltim berharap proses pembangunan di seluruh kabupaten dan kota dapat berlangsung lebih merata, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat di berbagai wilayah Benua Etam. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar