Pembebasan Lahan Loktunggul, DPRD Bontang Sepakati 3 Poin Pembahasan

NEWS BORNEO – Dalam rapat antara DPRD Bontang dan beberapa instansi terkait, tiga poin penting disepakati mengenai pembebasan lahan warga di Loktunggul, Bontang Lestari.

1. Kajian Investasi Kawasan Industri

• Pemerintah diminta untuk menyusun kajian investasi yang jelas untuk kawasan industri tersebut. Kajian ini harus menunjukkan prospek bisnis yang ada, memastikan bahwa kawasan industri akan meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Wakil Ketua DPRD Agus Haris menekankan bahwa timbal balik ekonomi harus jelas, terutama jika ada kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Tenaga Kerja Lokal dalam Dokumen AMDAL

• Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibuat oleh PT. KIB, tidak ada penjelasan detail mengenai tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2018, minimal 75 persen tenaga kerja harus berasal dari tenaga kerja lokal. Agus Haris menyatakan bahwa AMDAL harus melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Hak-Hak Masyarakat dan Penggunaan Lahan

BACA JUGA:

Minim Infrastruktur, DPMPTSP Bontang Kesulitan Gaet Investor Skala Besar

• Agus Haris menegaskan bahwa DPRD tidak akan mempermasalahkan jika lahan diperjualbelikan antar masyarakat untuk pertanian atau penggunaan lainnya. Namun, karena lahan ini akan digunakan untuk kegiatan usaha, DPRD berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan PT. KIB sebagai pengelola kawasan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (ADV)