Neni Jawab Pandangan Fraksi, Pemkot Bontang Tegaskan Masukan DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan APBD
Rapat Paripurna P-APBD 2026 di Pendopo Wali Kota Bontang di Jalan Awang Long. (New Borneo)NEWSBORNEO.ID – Pemerintah Kota Bontang mulai memberikan jawaban atas sejumlah pandangan umum fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perda Perubahan APBD 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam rapat paripurna di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Selasa (8/9/2026).
Neni menyebut pandangan umum fraksi tidak sekadar menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran. Berbagai saran, pertanyaan, dan pendapat yang disampaikan DPRD menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan rancangan anggaran daerah.
“Pandangan umum fraksi merupakan masukan penting dalam merumuskan rancangan anggaran yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunan Kota Bontang,” ujar Neni.
Dalam rapat tersebut, Neni mulai menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar. Salah satu poin yang disampaikan berkaitan dengan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemkot Bontang.
Fraksi Golkar menyoroti tiga predikat Terbaik I Regional Kalimantan yang diraih Bontang, masing-masing pada bidang penurunan tingkat pengangguran, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Bagi Pemkot Bontang, apresiasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang berjalan di daerah. Namun, pembahasan rapat paripurna tetap diarahkan pada penjelasan pemerintah terhadap seluruh masukan fraksi dalam penyusunan perubahan APBD 2026.
Neni menyampaikan penghargaan kepada anggota DPRD melalui fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan terhadap rancangan anggaran. Ia menilai proses tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun pemerintah dapat semakin terarah.
“Masukan dari DPRD menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran, sehingga program pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat disusun dengan lebih baik,” tuturnya.
Jawaban pemerintah selanjutnya disampaikan untuk menanggapi berbagai saran, pendapat, dan pertanyaan dari masing-masing fraksi dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026.
“Pemerintah tentu menghargai setiap pandangan yang disampaikan karena seluruhnya menjadi bagian dari proses bersama dalam menyusun anggaran dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (ADV)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar