Peninjauan lokasi dilakukan langsung Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 5 Agustus 2025.
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kian serius memperluas program Sekolah Rakyat. Bukan lagi rintisan. Kali ini, pembangunan fisik permanen disiapkan di tiga lokasi baru.
Targetnya, dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, mengatakan seluruh persiapan awal telah dilakukan. Mulai dari kesiapan lahan hingga kelengkapan administrasi.
“Kami memastikan pembangunan fisik tidak terkendala. Hasil evaluasi menunjukkan ada tiga titik tambahan yang siap dibangun permanen,” kata Andi, Kamis (15/1/2026).
Tiga lokasi tersebut tersebar di sejumlah daerah. Yakni Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara. Serta Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang.
Saat ini, Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur sudah mulai berjalan. Hingga Januari 2026, tercatat tiga Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di Kota Samarinda. Ketiganya menerima siswa sejak tahun ajaran 2025/2026.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Samarinda. Lokasinya berada di Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran.
“Pembangunan di Palaran sudah masuk tahap kedua. Proses kontrak berjalan setelah peletakan batu pertama yang dilakukan serentak secara nasional,” ujar Andi.
Untuk pengembangan berikutnya, tim dari Satuan Kerja Sarana Strategis Kementerian PUPR telah melakukan peninjauan lapangan. Hasilnya positif.
Lokasi di Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Bontang dinilai memenuhi persyaratan awal untuk pembangunan fisik.
Pemprov Kaltim kini intens berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar ketiga lokasi tersebut masuk dalam rencana pembangunan tahap selanjutnya.
Namun, pekerjaan rumah masih ada. Luas lahan di masing-masing lokasi mencapai lebih dari lima hektare. Sejumlah dokumen penting harus dirampungkan.
Di antaranya sertifikat lahan, surat pernyataan bebas sengketa, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta AMDAL Lalu Lintas.
Penyusunan dokumen ini berjalan paralel dengan penerbitan Detailed Engineering Design (DED) oleh Kementerian PUPR.
Andi optimistis, jika seluruh persyaratan administratif rampung tepat waktu, proses kontrak pembangunan bisa dimulai pada awal 2026.
Lebih dari sekadar bangunan sekolah, Sekolah Rakyat memiliki misi besar. Program ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sasarannya jelas. Mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar fasilitas pendidikan. Ini strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Andi.
Ia berharap, melalui akses pendidikan yang layak dan berkualitas, anak-anak dari keluarga paling rentan dapat memiliki masa depan yang lebih baik.
“Anak-anak ini harus punya daya saing. Pendidikan adalah kuncinya,” pungkasnya. (RE)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar