Infrastruktur & Rel Kereta Api Trans Kalimantan Harus Terintegrasi IKN

JAKARTA – Infrastruktur & Rel Kereta Api Trans Kalimantan Harus Terintegrasi IKN. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali menguat. Pemerintah mulai menyuarakan berbagai perencanaan ke publik dan diharapkan tahun ini proses konstruksi dapat dimulai.

Menyikapi rencana pemindahan dan pembangunan IKN ini, Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Kalteng Teras Narang turut memberikan pandangan dan desakan agar pemerintah juga melakukan integrasi rencana ini dengan penguatan infrastruktur jalan dan rel kereta api Trans Kalimantan. Hal ini untuk lebih menghubungkan 5 provinsi di pulau tersebut secara optimal.

Baca Juga

Enam Perusda Kaltim Moncer, Setor PAD Rp174 Miliar, Terbesar Bankaltimtara

21 Agu 2022

“Pemerintah pusat agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyelaraskan wacana pembangunan IKN dengan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan Trans Kalimantan. Kami mendesak pula agar pembangunan infrastruktur Kereta Api Kalimantan dapat dimulai,” ujar Teras Narang, Senin (5/4/2021)

Teras yang merupakan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 menyebutkan bahwa usulan ini telah disampaikan 5 Gubernur se-Kalimantan pada Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2015 lalu.

Integrasi jalur transportasi ini disebut jadi salah satu kunci dan akan semakin memperkuat dampak positif dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur bagi seluruh kawasan.

Baca Juga

EBIFF 2025 Digelar Juli, Festival Budaya Dunia Ramaikan Kaltim

11 Jun 2025

“Sehingga dengan terbangunnya konektivitas infrastuktur tersebut mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Pulau Kalimantan” ujar Teras.

Teras menyebut pembangunan infrastruktur jalan dan rel kereta api juga akan memperkuat strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia di 2021 yang di antaranya lewat integrasi ekonomi domestik serta pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah. Selain itu, dengan rel kereta api, menurutnya dulu idenya juga untuk kontrol terhadap produk sumber daya alam Kalimantan.

“Kendali terhadap sumber daya alam juga akan lebih mudah dilakukan secara sistematis agar potensi kebocoran penerimaan negara dapat diatasi. Sementara keunikan bentang alam pun bisa dikelola sebagai destinasi wisata tersendiri” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merilis 5 strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia pada 2021.

Adapun 6 strategi ini antara lain menciptakan sumber daya manusia berdaya saing, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik serta pemindahan IKN sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

Teras berharap integrasi ini dapat dijalankan sebagai harmonisasi pembangunan dengan upaya menjaga Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Wilayah yang lingkungan serta keanekaragaman hayatinya perlu dijaga.

“Kita mendukung upaya Presiden Jokowi dan jajarannya dalam pemindahan IKN ini, agar menghadirkan kebaikan bangsa. Meski demikian, aspirasi dan dampak baik bagi masyarakat Kalimantan tidak bisa diabaikan,” ujarnya. (fri)