DPRD Bontang Sampaikan Lima Catatan Penting Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023
Redaksi
7 Juli 2024 | 07:49 07:49
.
2 menit membaca
NEWS BORNEO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, melalui Fraksi Golongan Karya (Golkar) bersama Nasional Demokrat (Nasdem), menyampaikan lima catatan penting terkait pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Bontang Tahun 2023.
Catatan tersebut disampaikan oleh Rustam, anggota Fraksi Golkar bersama Nasdem, dalam rapat penyampaian pandangan fraksi, beberapa waktu lalu.
“Pentingnya peningkatan akurasi dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik oleh Pemkot Bontang,” ujar Rustam.
Menurutnya, perencanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian proyek yang sering terjadi.
Hal ini, dinilai dapat meminimalisir kerugian dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, Rustam, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Bontang, menyoroti pentingnya perhatian terhadap kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia atau kontraktor pelaksana.
Ia menekankan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Golkar dan Nasdem juga mengingatkan agar Pemkot Bontang memperjelas jumlah aset produktif dan tidak produktif, nilai aset yang dihasilkan, serta beban APBD 2023 terkait aset yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah.
Pemahaman yang jelas mengenai aset-aset ini, menurut Rustam, akan membantu dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Dalam pandangan fraksi, Rustam juga menyarankan penerapan denda bagi pajak terhutang dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
Hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Terakhir, Rustam menekankan perlunya Pemkot Bontang, melalui perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.
Optimalisasi pengelolaan PAD, menurutnya, adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami berharap lima poin ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi Pemkot Bontang. Fraksi Golkar bersama Nasdem juga mengapresiasi kerja keras Tim Banggar dalam menyusun laporan ini,” kata Rustam.
Dengan lima catatan penting ini, diharapkan Pemkot Bontang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar dan Nasdem berharap agar Pemkot Bontang dapat menindaklanjuti catatan-catatan ini demi perbaikan yang lebih baik di masa mendatang.
