DPRD Bontang Minta OPD Terus Maksimalkan PAD
Redaksi
9 Juli 2024 | 14:56 14:56
.
2 menit membaca
NEWS BORNEO – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam, mendorong puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk lebih memaksimalkan objek Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, target PAD Kota Taman (julukan Kota Bontang) telah mencapai Rp245 miliar, yang meliputi pendapatan pajak sebesar Rp146 miliar, pendapatan retribusi senilai Rp84,5 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp7,58 miliar.
“Pencapaiannya sudah sangat luar biasa. Kami berharap ke depan bisa menembus Rp300 miliar. Itu akan lebih luar biasa lagi,” ujarnya.
Rustam juga menekankan bahwa peningkatan PAD merupakan prioritas utama saat ini. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, sehingga kemandirian ekonomi fiskal Bontang dapat lebih optimal.
Oleh karena itu, Rustam menegaskan bahwa selain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), OPD lainnya juga memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
“Ada 13 OPD yang bertanggung jawab untuk peningkatan PAD. Mereka harus lebih proaktif dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang ada,” pintanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait pada Senin (8/7/2024).
Namun demikian, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan bahwa untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor ekonomi.
“Kita bisa memaksimalkan potensi melalui pariwisata. Pajak dari hotel, rumah makan, serta potensi lainnya dapat menambah PAD kita,” sebutnya.
Ia juga menilai bahwa dengan meningkatnya PAD di Bontang, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi antar OPD sangat dibutuhkan. Tidak bisa hanya satu yang bergerak,” pungkasnya. (ADV)
