Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto turun langsung meninjau kondisi warga, Kamis (2/4/2026). (Fahrul/Pranala.co)BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperbarui data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Hingga periode Januari–Maret 2026, tercatat 460 warga menerima bantuan, berdasarkan kategori desil 1 hingga desil 4.
Namun, kebijakan terbaru memperluas cakupan penerima. Melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota terbaru, yang diterbitkan per 1 April 2026, BLT kini menjangkau desil 5. Saat ini, regulasi tersebut masih dalam tahap harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Samarinda.
Desil 5 adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah bawah atau posisi “pas-pasan”, berada di urutan 40%–50% terendah secara nasional. Kelompok ini berada di tengah data, menandakan 50% populasi berada di bawahnya dan 50% di atasnya. Desil 5 tidak termasuk miskin ekstrem dan seringkali tidak menjadi prioritas utama bansos reguler.
Perluasan ini berdampak langsung pada jumlah penerima di tiap wilayah. Di RT 24, Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, penerima awalnya hanya 11 orang. Kini, jumlah tersebut bertambah menjadi 26 orang setelah 15 warga baru dari kategori desil 5 masuk daftar penerima.
“Penambahan ini terjadi karena cakupan wilayah penerima semakin luas. Jika sebelumnya hanya desil 1 sampai 4, kini diperluas hingga desil 5. Sehingga jumlah penerima otomatis semakin bertambah,” ujar Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, Pemkot Bontang mengakui masih terdapat persepsi ketimpangan di masyarakat. Sebagian warga merasa ada yang menerima bantuan sementara yang lain tidak. Kondisi ini dinilai wajar karena data penerima bersifat dinamis.
Perubahan data dapat dipicu oleh kelahiran, kematian, atau mobilitas penduduk. Sebagai kota industri, Bontang mengalami arus masuk penduduk tinggi, sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkala.
“Data tidak bisa bersifat tetap. Ketika ada kelahiran, terutama dari keluarga kurang mampu, maka akan masuk dalam data baru. Begitu juga dengan penyandang disabilitas, tetap menjadi prioritas dalam pendataan,” jelas Toetoek.
Dirinya menegaskan akan menelusuri langsung warga yang belum menerima BLT untuk memastikan kelayakan mereka. Penyaluran dilakukan dengan cermat, mengingat adanya pengawasan dari aparat penegak hukum.
“Intinya fleksibel, tapi tetap harus rapi dan akurat. Kami juga diawasi, jadi tidak bisa sembarangan dalam menentukan penerima,” tutupnya. (RED)
| Kategori | Status Kesejahteraan | Deskripsi | Prioritas Bansos |
|---|---|---|---|
| Desil 1 | Sangat Miskin | 10% masyarakat termiskin; biasanya tidak memiliki pekerjaan stabil. | Prioritas Utama (PKH, BPNT, PBI-JK). |
| Desil 2 | Miskin | Pendapatan rendah dan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. | Prioritas Utama. |
| Desil 3 | Hampir Miskin | Rawan jatuh miskin akibat kenaikan harga atau PHK. | Prioritas Utama. |
| Desil 4 | Rentan Miskin | Kondisi relatif stabil tetapi rentan terdampak bencana. | Prioritas Utama (Batas akhir penerima PKH). |
| Desil 5 | Pas-pasan | Berada di ambang aman ekonomi. | Bantuan terbatas (seperti BPNT atau PBI-JK). |
| Desil 6 | Menengah ke Atas | Dianggap sudah mampu secara ekonomi. | Tidak diprioritaskan untuk bansos reguler. |
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar