Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menerima langsung opini WTP, di Auditorium Nusantara, Gedung BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, Jumat (23/5/2025).BERAU – Kabupaten Berau, Kaltim kembali mencetak prestasi: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kembali diraih.
Dan ini bukan kali pertama. Ini adalah WTP ke-12 untuk Berau, dan yang ke-8 secara berturut-turut sejak 2017.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Ketua DPRD Dedy Okto Nooryanto menerima langsung laporan hasil pemeriksaan itu dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, Jumat (23/5/2025) siang, Auditorium Nusantara di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ini bukan sekadar prestasi angka,” ujar Bupati Sri Juniarsih. “Tapi buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.”
Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan daerah.
Tak hanya kepada ASN, tetapi juga pada pihak legislatif dan pengawas internal yang solid mendukung perbaikan tata kelola anggaran.
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi cermin dari komitmen daerah dalam menjaga akuntabilitas.
“Laporan LKPD Berau kami terima tepat waktu dan diperiksa sesuai prosedur. Namun, tetap ada beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Itulah pentingnya tindak lanjut, agar WTP tidak berhenti di sertifikat penghargaan semata,” ujarnya.
Suharyanto juga mengapresiasi koordinasi aktif dari Pemkab Berau selama proses audit berlangsung. Tak ada penghalang komunikasi. Semua responsif.
Sri Juniarsih pun menyadari, WTP bukanlah tujuan akhir. “Ini bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti. Bagi Pemkab Berau, keberhasilan mempertahankan WTP harus menjadi cermin untuk berbenah, bukan untuk berpuas diri.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menambahkan, “Capaian ini patut kita syukuri, tapi juga menjadi tantangan. Pengawasan dan pembinaan ke OPD akan kami perkuat.”
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, juga angkat bicara. “Ini adalah simbol kepercayaan publik. Kami dari legislatif akan terus kawal agar rekomendasi BPK benar-benar dilaksanakan.”
Dedy menyebutkan, peran DPRD bukan sekadar menyetujui anggaran, tetapi ikut memastikan pengawasan berjalan secara berkala dan menyeluruh.
“Kepercayaan itu harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan seremoni,” katanya.
Selain Kabupaten Berau, BPK RI juga menyerahkan hasil pemeriksaan kepada seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur. Namun, tak semua daerah bisa seperti Berau yang langganan WTP. [JUN]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
2 Komentar