7 Fakta Aksi 214 di Samarinda: Dari Hak Angket hingga Ketua DPRD dan Gubernur Kaltim Tak Temui Demonstran
Tangkapan layar massa di depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026).
DEMONSTRASI besar yang digelar ribuan masyarakat dan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (21/4/2026), berujung ricuh pada sore hari. Aksi yang menyasar Gedung DPRD Kaltim hingga Kantor Gubernur ini memunculkan sejumlah fakta penting, mulai dari tuntutan massa hingga respons politik DPRD.
Berikut tujuh fakta utama dari demo Samarinda 21 April 2026:
1. Massa aksi lintas elemen
Aksi diikuti berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat sipil. Massa berkumpul sejak pagi di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kaltim secara konvoi.
2. Tiga tuntutan utama disuarakan
Demonstran menyampaikan tiga tuntutan, yakni evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.
3. Sorotan terhadap anggaran daerah
Selain tuntutan umum, massa juga mengkritisi sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, seperti pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan. Orasi dilakukan bergantian sepanjang aksi berlangsung.
4. DPRD Kaltim sepakat gulirkan hak angket
Tujuh fraksi di DPRD Kaltim—Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN-Nasdem, Demokrat-PPP, dan PKS—menyatakan sepakat menggulirkan hak angket sebagai respons atas tuntutan massa. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh pimpinan DPRD di hadapan demonstran.
5. Hak angket harus melalui mekanisme resmi
Meski disepakati secara politik, DPRD menegaskan bahwa hak angket tidak dapat langsung diputuskan di lapangan. Proses lanjutan akan dibahas melalui rapat pimpinan dan sesuai tata tertib DPRD.
6. Ketua DPRD tidak hadir, Golkar minta maaf
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tidak hadir karena agenda kedinasan di luar daerah. Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Husni Fahruddin menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan mengakui fungsi pengawasan DPRD belum optimal.
7. Aksi berujung ricuh di Kantor Gubernur
Setelah dari DPRD, massa bergerak ke Kantor Gubernur Kaltim. Situasi memanas menjelang sore hingga terjadi aksi saling lempar dan pembakaran. Polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa. Gubernur Rudy Mas’ud berada di kantor, namun tidak menemui massa dan tidak memberikan pernyataan kepada media. [RED]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar