Bangga! Pemkot Bontang Diganjar Penghargaan Bergengsi dari Kemenkumham

SAMARINDA – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan itu diberikan atas komitmen Pemkot Bontang dalam membangun daerah melalui produk hukum yang berkualitas.

Acara berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (28/5). Piagam penghargaan diserahkan langsung Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham RI, Dhahanaputra. Ia didampingi Direktur Pengundangan Alexander Palti serta Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Muhammad Ikmal Idrus.

Baca Juga

Kasus DBD Terbanyak, Kelurahan Gunung Telihan Bontang Ajak Warga Peduli Kebesihan

26 Feb 2025

Hadir pula dalam acara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim, HM Syirajudin, Kabag Hukum Setda Bontang Andi Kurniawansah, serta tamu undangan lainnya.

Bunda Neni—sapaan akrab Wali Kota Bontang—mengaku terhormat. Ia merasa penghargaan ini adalah pengakuan terhadap kerja kolektif tim hukum Pemkot Bontang.

“Alhamdulillah. Ini adalah kehormatan besar bagi saya, tapi lebih dari itu, ini adalah hasil kerja keras tim,” ujar Neni dalam sambutannya.

Baca Juga

DPRD Dorong Pemkot Bontang Evaluasi Penyerapan Anggaran Usai Terima LHP BPK

06 Jul 2024

Ia menyebut, dari 128 program selama lima tahun pemerintahannya dan 17 program prioritas dalam 100 hari kerja, semuanya memiliki produk hukum pendukung.

“Apalah artinya seorang wali kota tanpa tim hukum yang luar biasa,” katanya.

Penghargaan ini, menurutnya, jadi pengingat pentingnya membangun daerah dengan dasar hukum yang kuat. Produk hukum yang berkualitas, kata Neni, harus taat asas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Ia menyinggung tantangan harmonisasi produk hukum. Salah satu yang tengah diproses adalah program Bontang Zero Kemiskinan. Program ini membutuhkan dukungan regulasi lewat Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Harmonisasi ini penting agar program daerah tidak tersendat,” jelasnya.

Tak hanya itu. Ia juga menyebut berbagai program berbasis nilai keagamaan yang sudah diluncurkan, seperti Jumat Bersih dan penguatan karakter siswa melalui tadarus serta sholat duha bagi muslim. Untuk non-muslim, tersedia kegiatan keagamaan sebelum pelajaran.

Semua program itu, kata Neni, berjalan karena didukung oleh regulasi yang harmonis. Dan itu, tidak lepas dari bantuan Kemenkumham.

Dia berharap kerja keras mereka bernilai ibadah. Ia menegaskan arah pembangunan kota mendukung visi besar: Indonesia Emas 2045.

Acara penghargaan ini juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Bontang dan Kemenkumham RI.

“Dengan hukum yang kuat, pembangunan bisa melaju kencang,” tutup Wali Kota Bontang. [RE]