Forum Konsultasi Publik Bontang Selatan, Warga Didorong Aktif Sampaikan Aspirasi
Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman, hadir sekaligus membuka forum tersebut.BONTANG – Pemerintah Kecamatan Bontang Selatan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Selatan, Rabu (28/10/2026), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan.
Forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan warga. Kualitas pelayanan publik dinilai tidak hanya dari jumlah urusan administrasi yang diselesaikan, tetapi juga dari kemudahan akses, kejelasan informasi, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejumlah pihak menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kapolsek Bontang Selatan, perwakilan kelurahan se-Kecamatan Bontang Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Ketua RT, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Mewakili Wali Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman, hadir sekaligus membuka forum tersebut.
Pemkot Tekankan Pelayanan yang Berdampak Nyata
Dalam sambutan Wali Kota Bontang yang dibacakannya, Lukman menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar urusan prosedur dan dokumen administrasi. Lebih dari itu, pelayanan merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pembenahan pelayanan merupakan komitmen seluruh jajaran pemerintahan. Kami akan terus berinovasi, memperbaiki cara kerja, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat,” ujar Lukman menyampaikan pesan Wali Kota.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses perbaikan pelayanan. Aspirasi masyarakat dinilai menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah untuk memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
Karena itu, pihak kecamatan dan kelurahan diminta menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan warga secara serius dan terukur.
Aspirasi Warga Harus Ditindaklanjuti
Lukman menginstruksikan agar seluruh masukan masyarakat dicatat dan dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan serta tingkat urgensinya.
Persoalan yang dapat diselesaikan dengan cepat perlu segera ditangani. Sementara itu, masalah yang membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah harus diteruskan kepada pihak terkait. Adapun persoalan yang memerlukan dukungan kebijakan atau anggaran perlu dipetakan untuk menentukan langkah penyelesaiannya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut, termasuk penetapan penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang terukur.
Perkembangan penanganan aspirasi tersebut diharapkan dapat dipantau secara berkala dan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya program atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Kualitas pelayanan, keterbukaan terhadap aspirasi, dan konsistensi dalam menindaklanjuti masukan warga juga menjadi tolok ukur penting.
Bukan Sekadar Formalitas Tahunan
Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam) Bontang Selatan, Heni Idris, mengatakan Forum Konsultasi Publik tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kegiatan formalitas tahunan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah resmi untuk menyampaikan informasi sekaligus mendengarkan masukan masyarakat mengenai pelayanan yang diselenggarakan Kecamatan Bontang Selatan.
Ruang dialog ini juga memungkinkan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) memberikan masukan mengenai pelaksanaan pelayanan agar berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat serta merumuskan solusi bersama para pemangku kepentingan.
Pemerintah Kota Bontang berharap Forum Konsultasi Publik Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2026 menghasilkan masukan yang berkualitas, kesepahaman antarpihak, dan langkah tindak lanjut yang konkret.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan Kota Bontang yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar