Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur membuat DPRD belum puas dengan penjelasan Pertamina. Persoalan yang berulang ini dinilai perlu ditangani lebih serius, bukan sekadar melalui penambahan pasokan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz mengatakan, hasil rapat bersama pihak terkait sebelumnya belum menjawab secara terang penyebab antrean di lapangan. Karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM.
“Selama masyarakat masih harus mengantre, saya belum bisa merasa puas. Penambahan kuota memang penting, tetapi persoalannya juga harus dievaluasi. Sampai sekarang saya belum menemukan benang merah yang bisa menjelaskan masalah ini kepada masyarakat,” ujarnya, Sabtu (14/11)
Meski begitu, Giaz memastikan DPRD Kaltim akan kembali memperjuangkan tambahan kuota BBM melalui koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tingkat pusat.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dibarengi pembenahan distribusi agar tambahan pasokan benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak sekadar menambah angka kuota.
Jika antrean belum juga teratasi, ia membuka kemungkinan memanggil kembali pihak-pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP). DPRD ingin persoalan tersebut mendapat penyelesaian konkret.
“Kalau antrean masih terjadi, kami akan panggil lagi pihak terkait dan menggelar RDP. Persoalan ini harus dituntaskan sampai masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Giaz menyayangkan kondisi tersebut masih dialami masyarakat Kaltim. Terlebih, daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dan gas bumi serta memiliki fasilitas pengolahan minyak.
Ia berharap koordinasi dengan pemerintah pusat, BPH Migas, dan Pertamina dapat menghasilkan solusi nyata. Dengan begitu, distribusi BBM lebih terjamin dan masyarakat tidak terus dibebani antrean. (Nur/Adv).
Tidak ada komentar