DPRD Kaltim Ingin Kelestarian Hutan Beri Manfaat Ekonomi bagi Warga

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
14 Nov 2026 11:16
2 menit membaca

SAMARINDA – Kekayaan hutan, mangrove, dan lahan gambut di Kalimantan Timur berpotensi menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah. Namun, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan masyarakat sekitar ikut menikmati manfaatnya.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus DPRD Kaltim melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda, Sarkowi V. Zahry, mengatakan lingkungan yang terjaga bukan penghambat pembangunan. Sebaliknya, ekosistem yang lestari dapat menjadi aset ekonomi jangka panjang.

Menurut dia, potensi tersebut bisa dikembangkan melalui skema insentif, kompensasi, nilai ekonomi karbon, hingga pembagian manfaat yang adil.

“Lingkungan merupakan aset strategis yang bisa memberikan nilai ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara tepat,” ujarnya.

Sarkowi menegaskan, masyarakat yang selama ini menjaga hutan dan kawasan penyangga ekosistem juga harus memperoleh manfaat ekonomi dari upaya konservasi.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana mengingatkan agar raperda tidak sekadar menjadi aturan tertulis. Mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan, penghitungan nilai jasa lingkungan, dan pengawasan harus diatur secara jelas.

“Masukan dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar regulasi ini benar-benar bisa diterapkan, bukan hanya menjadi dokumen hukum,” katanya.

Potensi ekologis Kaltim memang cukup besar. Data Pemprov Kaltim yang merujuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 mencatat luas wilayah provinsi mencapai 12,69 juta hektare, dengan sekitar 8 juta hektare merupakan kawasan hutan.

Sementara itu, Peta Mangrove Nasional 2025 mencatat luas mangrove Kaltim mencapai 239.805 hektare. Ekosistem tersebut memiliki fungsi penting, mulai dari menahan abrasi, menyimpan karbon, hingga menopang kehidupan masyarakat pesisir.

Meski demikian, potensi alam tersebut tidak otomatis menjadi pendapatan daerah. Diperlukan sistem pengukuran, penilaian ekonomi, serta pembagian manfaat yang transparan.

Penyusunan raperda juga perlu diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Melalui regulasi ini, DPRD berharap kekayaan alam Kaltim tidak hanya terjaga secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi daerah dan masyarakat di sekitarnya. (Nur/Adv)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }