Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Rencana berakhirnya bantuan hibah Global Fund pada 2027 menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, selama ini sebagian besar pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS masih bertumpu pada bantuan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menyebut, sekitar 80 persen pembiayaan penanganan HIV/AIDS di daerah berasal dari Global Fund. Jika bantuan itu benar-benar dihentikan, pemerintah daerah harus segera menyiapkan sumber pendanaan alternatif.
Dia meminta Pemprov Kaltim serta pemerintah kabupaten dan kota mulai memasukkan anggaran khusus penanggulangan HIV/AIDS dalam APBD 2027.
Sebab, penanganan penyakit itu tidak bisa terus bergantung pada anggaran pemerintah pusat maupun bantuan lembaga internasional.
“Kesepahamannya harus dibangun, bahwa penanggulangan tidak hanya lewat APBN, tapi juga dialokasikan dari APBD,” ucapnya, Sabtu (14/11).
Dampak penghentian hibah, lanjut dia, bukan sekadar terhentinya program pencegahan. Ketersediaan obat bagi pasien juga berpotensi terganggu apabila tidak ada pembiayaan pengganti.
Dia mengingatkan, pengobatan HIV/AIDS membutuhkan kesinambungan. Pasien yang telah menjalani terapi tidak boleh sampai kehilangan akses terhadap obat akibat persoalan anggaran.
“Ini misalnya, ya, misalnya dana Global Fund terhenti dan obat habis, kemudian dari mana lagi pasien bisa dapat obat jika tidak dianggarkan lewat APBD,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, terdapat 297 kasus baru sepanjang 2026.
Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 111 kasus. Berikutnya Balikpapan sebanyak 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.
Darlis berpandangan, tingginya mobilitas penduduk di Kaltim, terlebih dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penanggulangan HIV/AIDS.
Dia juga meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada lokasi penemuan kasus. Sebab, kata dia, pasien bisa saja berdomisili di satu daerah, tetapi menjalani pemeriksaan maupun pengobatan di wilayah lain melalui mekanisme rujukan fasilitas kesehatan.
Karena itu, koordinasi dan pencatatan antardaerah perlu diperkuat agar penanganan pasien tidak terputus.
“Untuk penyakit ini, pengidap terbanyak ada di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus ada penanganan lebih lanjut,” kuncinya. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar