Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.(dok: Newsborneo)SAMARINDA – Setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya, media sosial di berbagai platfrom mulai ramai memperbincangkan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi.
Menurut Salehuddin, perbedaan pandangan terkait posisi wakil presiden merupakan dinamika politik yang harus disikapi secara bijak. Namun, penyelesaiannya tetap harus mengacu pada aturan hukum dan mekanisme ketatanegaraan.
“Masyarakat harus jeli, dan tidak terprovokasi oleh dinamika yang berkembang. Biarkan seluruhnya berjalan sesuai koridor hukum,” ucapnya, Sabtu (14/11).
Politikus dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu menjelaskan, usulan pemberhentian telah disampaikan kepada Presiden, proses berikutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Mekanisme tersebut juga melibatkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, Salehuddin meminta publik tidak berspekulasi atau terburu-buru menyimpulkan hasil dari proses yang belum memiliki kejelasan resmi.
Ia juga mengingatkan agar polemik politik tidak berkembang terlalu jauh hingga mengganggu stabilitas nasional. Apalagi, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat terbawa emosi dan memberikan respons yang justru merugikan bangsa dan negara,” katanya.
Salehuddin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Menurutnya, pemerintah tetap perlu menjaga fokus pada pembangunan dan upaya memperkuat ekonomi nasional. (Nur/Adv)
Tidak ada komentar