Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.BERAU – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Tak ingin persoalan tersebut semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat, Pemkab Berau mengambil langkah cepat dengan memperketat pemantauan distribusi serta pelayanan BBM di lapangan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menempatkan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) di sejumlah SPBU selama beberapa hari ke depan.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, pada 31 Agustus 2026.
Selain pengerahan personel, Pemkab Berau juga menyiapkan regulasi berupa surat edaran yang mengatur keberadaan serta penjualan BBM di tingkat pengecer.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan tim gabungan diterjunkan untuk memastikan pelayanan SPBU berjalan maksimal sekaligus memantau kondisi distribusi BBM secara langsung.
“Ini tindak lanjut rapat Forkopimda tanggal 31 Agustus kemarin yang dipimpin Ibu Bupati. Ada beberapa langkah yang dilakukan, termasuk pengaturan BBM di tingkat pengecer dan penempatan tim di SPBU,” ujar Eva saat meninjau sejumlah SPBU di Kecamatan Tanjung Redeb.
Eva mengatakan, personel yang berada di lapangan tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memantau perkembangan antrean dan distribusi BBM dari waktu ke waktu.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menentukan langkah berikutnya apabila kondisi antrean belum juga kembali normal.
Di tengah antrean kendaraan yang masih terjadi, Eva meminta seluruh pengelola SPBU mengoptimalkan pelayanan selama stok BBM tersedia.
“Harapan kita, antrean yang terjadi di SPBU ini bisa dikurangi. Selagi stok ada, langsung diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, salah satu SPBU yang menjadi perhatian berada di Jalan Haji Isa. Saat dilakukan pengecekan, SPBU tersebut belum beroperasi.
Eva meminta pelayanan segera dibuka agar tidak semakin membebani SPBU lain yang sudah dipadati kendaraan.
“Kami minta untuk bisa segera beroperasi melihat antrean yang sudah membeludak,” katanya.
Menurut Eva, optimalisasi seluruh SPBU yang memiliki persediaan BBM menjadi salah satu cara untuk memecah konsentrasi antrean.
Jika SPBU yang memiliki stok dapat beroperasi maksimal, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan BBM sehingga penumpukan kendaraan di satu lokasi dapat ditekan.
Pemkab Berau juga meminta pemilik dan pengelola SPBU aktif bekerja sama dengan tim gabungan yang diterjunkan ke lapangan.
Eva menegaskan pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan antrean dan distribusi BBM sendirian tanpa dukungan dari pengelola SPBU.
“Kami berharap ketika tim turun, ada kerja sama dari pihak pemilik SPBU. Ini tentu mempermudah kita untuk ikut membantu agar permasalahan yang dihadapi bisa teratasi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Kehadiran personel gabungan juga diharapkan mampu menjaga ketertiban selama antrean berlangsung.
Selain memastikan pelayanan berjalan, petugas akan membantu mengendalikan antrean kendaraan dan mencegah potensi keributan yang dapat muncul akibat panjangnya antrean.
Pemkab Berau bersama instansi terkait akan terus memantau kondisi distribusi BBM dalam beberapa hari ke depan.
Pemerintah berharap kombinasi pengaturan distribusi, optimalisasi pelayanan SPBU dan pengawasan langsung di lapangan mampu mengurai antrean BBM yang saat ini terjadi dan mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal. (*)
Tidak ada komentar