Kaltim Gandeng Jawa Tengah Perkuat Investasi, UMKM, dan Ketahanan Pangan
Melalui kemitraan ini, kedua pemerintah provinsi berharap tercipta kolaborasi yang berkelanjutan, mampu memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah, meningkatkan daya saing wilayah, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (6/8/2026).
Kolaborasi antardaerah ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pembangunan, meningkatkan investasi, memperluas peluang ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) mengatakan kerja sama tersebut dibangun atas semangat saling melengkapi potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki keunggulan berupa sumber daya alam yang melimpah, peluang investasi, serta posisi strategis sebagai daerah penyangga sekaligus gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara itu, Jawa Tengah dikenal memiliki kekuatan di sektor industri, pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas,” ujar Rudy Mas’ud.
Kerja sama yang disepakati mencakup 10 sektor strategis, yakni penanaman modal, ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika, perdagangan, kehutanan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Selain kerja sama antarpemerintah provinsi, agenda tersebut juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kedua provinsi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur dan Jawa Tengah, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekraf), serta beberapa pemerintah kabupaten dan kota.
Rudy menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama tidak boleh hanya diukur dari banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani. Yang terpenting, kata dia, adalah implementasi nyata yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang ingin kita capai adalah peningkatan investasi, pelayanan publik yang semakin baik, stabilitas harga, pengendalian inflasi yang lebih efektif, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi menilai sinergi antardaerah menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan fiskal dan dinamika ekonomi global.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga kolaborasi menjadi kunci untuk saling menguatkan.
Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, serta kepala daerah di Jawa Tengah segera menindaklanjuti kerja sama tersebut melalui langkah-langkah konkret.
“Kita tidak ingin kerja sama ini berhenti pada MoU. Tiga minggu setelah penandatanganan, saya minta sudah ada action plan yang dilaporkan kepada gubernur masing-masing agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.
Melalui kemitraan ini, kedua pemerintah provinsi berharap tercipta kolaborasi yang berkelanjutan, mampu memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah, meningkatkan daya saing wilayah, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. (*)
Tidak ada komentar