13 Desa Belum Teraliri PLN, Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Percepatan Internet Perdesaan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya pemerataan layanan digital hingga ke wilayah terpencil. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempererat sinergi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk mengatasi kendala pasokan listrik yang masih menjadi hambatan utama operasional internet desa.

Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengungkapkan bahwa sejumlah titik layanan internet di perdesaan belum dapat beroperasi secara maksimal karena belum terhubung dengan jaringan listrik PT PLN (Persero).

Menurutnya, kondisi tersebut terungkap dari laporan para penyedia layanan internet yang selama ini menangani pembangunan konektivitas di wilayah pedalaman dan daerah blank spot.

“Berdasarkan laporan dari vendor, masih ada beberapa titik koordinat internet desa yang belum mendapatkan pasokan listrik PLN. Kami berharap adanya dukungan dari Dinas ESDM dan PLN agar layanan internet yang sudah disiapkan bisa beroperasi secara optimal,” ujar Ririn saat rapat koordinasi di Kantor Dinas ESDM Kaltim, Samarinda, Jumat.

Meski menghadapi keterbatasan infrastruktur listrik, Diskominfo Kaltim tetap berupaya menghadirkan akses internet bagi masyarakat desa melalui berbagai alternatif sumber energi. Beberapa di antaranya memanfaatkan generator set (genset), layanan internet satelit Starlink, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Namun, solusi tersebut dinilai belum mampu memberikan layanan yang berkelanjutan karena keterbatasan waktu operasional.

“Jaringan internet tetap kami pasang meskipun listrik PLN belum tersedia. Akan tetapi perangkat sering kali harus dimatikan karena mengikuti jadwal operasional genset milik warga. Jika jaringan listrik PLN sudah masuk, layanan internet bisa beroperasi selama 24 jam penuh dan manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes).

Hasil sinkronisasi data terbaru antara Diskominfo dan Dinas ESDM menunjukkan bahwa dari 23 desa yang belum terlayani internet secara optimal, terdapat 13 desa yang hingga kini masih berstatus non-PLN.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah. Sebanyak sembilan desa telah masuk dalam anggaran Program Lisdes yang sedang berjalan, sedangkan empat desa lainnya masuk dalam perencanaan program pada tahap berikutnya.

Meski demikian, Bambang mengakui pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak lepas dari berbagai tantangan. Selain kondisi geografis yang sulit dijangkau, proses pembangunan juga kerap terkendala akses jalan dan perizinan karena jalur jaringan listrik harus melintasi kawasan hutan.

“Kendala terbesar di lapangan adalah akses menuju lokasi yang cukup berat untuk kendaraan pengangkut material serta proses perizinan kawasan hutan yang membutuhkan waktu,” katanya.

Sebagai bagian dari percepatan pemerataan energi, Dinas ESDM Kaltim menargetkan 44 desa di berbagai wilayah Kalimantan Timur menjadi prioritas Program Lisdes dalam beberapa tahun mendatang.

Adapun sembilan desa yang dijadwalkan segera mendapatkan pembangunan jaringan listrik meliputi Kampung Long Duhung, Pulau Miang, Tanjung Pagar, Ujoh Halang, Betung, Dasaq, Muara Geloan, Penawang, dan Kelompok Baru.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kelistrikan dapat berjalan beriringan sehingga pelayanan publik berbasis digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan digital, meningkatkan akses informasi, serta mendukung transformasi digital yang merata hingga ke pelosok Benua Etam. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→