Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KASAMARINDA – Lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dua wilayah ini dianggap sangat strategis karena menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, meminta Pemprov Kaltim menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk tahun anggaran mendatang. Ia menilai anggaran tahun ini belum mampu mengimbangi kebutuhan riil di lapangan.
“Bankeu untuk 2025 sekira Rp200 miliar lebih. Tapi itu belum cukup. Kebutuhan pembangunan jalan di dua kabupaten penyangga IKN masih sangat besar,” ujar Abdurahman saat ditemui di Samarinda, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, keterlambatan pembangunan jalan bukan hanya menjadi keluhan masyarakat lokal. Lebih dari itu, hal ini berdampak langsung pada kesiapan logistik dan konektivitas menuju IKN.
“Kalau PPU dan Paser lambat dibangun, otomatis perkembangan IKN juga ikut terhambat,” tegasnya.
Di Kabupaten Paser, terdapat delapan ruas jalan yang masih membutuhkan peningkatan. Hanya dua ruas yang berstatus jalan provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Kondisinya sudah hampir mantap, namun belum menjangkau seluruh wilayah.
“Menurut data Dinas PU Paser, dibutuhkan sekitar Rp1,2 triliun untuk peningkatan delapan ruas jalan non-provinsi tersebut,” ungkapnya.
PPU Juga Perlu Perhatian
Kondisi serupa juga terjadi di PPU. Ruas jalan pendekat Ambulu–Minung memang sudah mendapat perbaikan. Namun kualitasnya dinilai belum optimal.
Abdurahman menekankan perlunya dukungan anggaran berkelanjutan dari provinsi. Menurutnya, fokus pembangunan tidak boleh hanya berdasarkan status jalan.
“Jangan karena jalan provinsi di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak dapat perhatian lagi. Kita butuh pemerataan. PPU dan Paser harus tetap dikawal,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan kewenangan, Abdurahman mendorong percepatan perubahan status beberapa ruas jalan non-provinsi. Namun jika itu belum memungkinkan, bantuan keuangan daerah bisa menjadi solusi sementara.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan PPU dan Paser, Abdurahman menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar anggaran tahun depan lebih berpihak pada wilayah strategis penyangga IKN.
“Ini bukan cuma soal dapil. Ini soal masa depan Kaltim sebagai tulang punggung Indonesia baru. Jalan dan infrastruktur dasar harus siap,” pungkasnya. [PRA]
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar