Belanja Naik Saat PAD Turun, Ini Postur Baru APBD Balikpapan 2026
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menandatangani kesepakatan Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/9/2026).PAD Balikpapan Dipangkas Rp86 Miliar, Belanja Justru Naik Jadi Rp3,57 Triliun
BALIKPAPAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan diproyeksikan terkoreksi hingga Rp86 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Namun di tengah penurunan pendapatan tersebut, pemerintah daerah justru menambah alokasi belanja hingga Rp49,22 miliar.
Dengan perubahan itu, total belanja daerah Balikpapan kini mencapai sekitar Rp3,57 triliun.
Postur Perubahan APBD 2026 tersebut disepakati Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/9/2026).
Dalam struktur anggaran yang baru, total pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp3,17 triliun. Nilai tersebut turun Rp73,77 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Koreksi pendapatan terutama berasal dari penurunan target PAD sebesar Rp86 miliar. Sementara pendapatan transfer masih diproyeksikan meningkat sekitar Rp12,23 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami penambahan. Pemerintah daerah menambah alokasi sebesar Rp49,22 miliar sehingga total belanja mencapai Rp3,57 triliun.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan kenaikan belanja tersebut tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, perubahan anggaran dilakukan melalui pergeseran alokasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan program yang dinilai lebih prioritas.
“Penyesuaian belanja dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Arah perubahan belanja tetap menempatkan efisiensi dan prioritas pembangunan sebagai pertimbangan utama,” kata Rahmad Mas’ud.
Salah satu penyesuaian terbesar terjadi pada belanja pegawai yang diefisienkan sebesar Rp61,15 miliar.
Efisiensi tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat sejumlah pos belanja lainnya, termasuk belanja modal yang mendapat tambahan Rp46,88 miliar.
Dari tambahan belanja modal tersebut, sekitar Rp23,75 miliar dialokasikan untuk kebutuhan jalan, jaringan, dan irigasi.
Sementara belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan sebesar Rp54,15 miliar.
Perubahan komposisi anggaran tersebut membuat struktur APBD Balikpapan 2026 mengalami penyesuaian cukup besar. Dengan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan total belanja, APBD Perubahan 2026 mencatat defisit Rp395,55 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dengan nilai yang sama.
Rahmad Mas’ud menjelaskan penggunaan SiLPA merupakan bagian dari skema pembiayaan daerah untuk memastikan program yang telah ditetapkan sebagai prioritas tetap dapat dilaksanakan.
Namun, ia menekankan penggunaan anggaran harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan program berjalan, tetapi juga menjaga kesinambungan keuangan daerah.
“Yang harus kita jaga bukan hanya terlaksananya program pada tahun berjalan, melainkan juga kesehatan dan kesinambungan fiskal daerah,” ujarnya.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, Pemkot Balikpapan selanjutnya menjalankan program dan kegiatan berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan.
Efisiensi, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik menjadi bagian dari arah penggunaan anggaran di tengah koreksi pendapatan daerah. (*)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar