NEWS BORNEO – Penurunan daya beli masyarakat Bontang dalam empat tahun terakhir mendapat perhatian serius dari DPRD Bontang.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mengaku heran dengan kondisi tersebut, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang terus mengalami pertumbuhan dalam periode yang sama.
“APBD dikenal sebagai instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi daerah,” ungkapnya saat diminta keterangan, Kamis (4/7/2024).
Menurut Kementerian Keuangan, APBD bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.
Agus Haris menekankan bahwa seharusnya daya beli masyarakat meningkat seiring dengan pertumbuhan ruang fiskal Bontang dalam empat tahun terakhir.
“Ini yang patut dipertanyakan, kok daya beli turun padahal APBD naik,” kata Agus Haris.
Berdasarkan daftar belanja pemerintah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang, pada 2020, belanja pemerintah mencapai Rp 1,5 triliun.
Meskipun sedikit turun sebesar Rp 6 miliar pada tahun berikutnya, belanja kembali meningkat menjadi Rp 1,6 triliun pada 2022.
Peningkatan signifikan terjadi pada 2023 dengan total belanja mencapai Rp 2,8 triliun.
Agus Haris mendesak adanya evaluasi mendalam untuk memahami penyebab penurunan daya beli masyarakat meski APBD terus bertumbuh. (ADV)