newsborneo.id – Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris menyayangkan kekosongan pimpinan definitif di jabatan itu. Ia berharap fenomena rangkap jabatan para pejabat Plt itu tidak berlangsung lama sehingga dapat meningkatkan kinerja dan fokus kerja perangkat daerah.

“Bapenda, DPKPP, PUPRK, dan Dinkes itu semua dinas yang sangat vital, dan fatal bila terlalu lama kosong,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (29/10/2021).

Menurutnya, posisi jabatan yang kosong itu berhubungan erat dengan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Bontang. Jika hanya diisi oleh Plt mereka tidak dapat mengambil kebijakan.

Untuk itu, Ketua Partai Gerindra Bontang ini berharap OPD yang belum memiliki pejabat definitif agar segera diisi. Tentunya pemilihan pejabat definitif harus punya kualifikasi karakter, kompetensi, dan seirama dengan visi misi wali kota.

“Pemerintah harus secepatnya menentukan pimpinan definitif kepala OPD. Jangan sampai lama kosong,” katanya.

Diketahui, Basri-Najirah telah melakukan mutasi pejabat. Sebanyak 201 pejabat yang dirotasi pada Kamis (28/10/2021), termasuk 13 Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasca rotasi, sembilan jabatan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang masih kosong atau di jabat Pelaksana Tugas (Plt).

Sembilan dinas yang kosong itu antara lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK). Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanian (DPKPP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. [ADS]