Wakil Ketua DPRD Bontang Tolak Amdal Pembebasan Lahan Loktunggul
Redaksi
8 Juli 2024 | 19:05 19:05
.
2 menit membaca
NEWS BORNEO – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, menolak dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait pembebasan lahan seluas 704 hektare di Loktunggul, Bontang Lestari.
Ia menduga tahapan pembebasan dilakukan secara diam-diam.
Menurut Agus Haris, dokumen AMDAL yang diajukan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terdampak harus memberikan manfaat jangka panjang, karena area tersebut akan dijadikan kawasan industri.
“Dalam AMDAL, kepentingan masyarakat tidak diakomodir secara jelas. Keuntungan yang didapat dari kawasan industri akan berlipat ganda,” ujar Agus Haris saat ditemui setelah RDP berlangsung, Senin (8/7/2024).
Agus Haris menambahkan, dokumen AMDAL seharusnya memuat rujukan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2018 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.
Menurutnya, dokumen AMDAL tidak menyebutkan jumlah tenaga kerja dari Bontang yang akan diserap.
Ia menilai tidak rasional jika jumlah pekerja hanya 100 hingga 500 orang dalam satu proyek.
“Dari pengalaman sebelumnya, perusahaan biasanya mempekerjakan ribuan tenaga kerja, bukan ratusan. Mulai dari pemancangan hingga pembangunan, hal ini tidak diatur,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Agus Haris dengan tegas menolak AMDAL dan menyatakan bahwa proses pembebasan lahan tidak layak untuk dilanjutkan.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran DLH Provinsi Kaltim dalam RDP, padahal mereka memiliki peran penting dalam penyusunan AMDAL.
“Saya menolak AMDAL ini sepenuhnya, kecuali DLH siap mempresentasikannya dengan jelas di depan kami,” pungkasnya. (ADV)
