Pemkot Bontang Optimalkan Penanganan Kawasan Kumuh Lewat Kerja Lintas Sektor
ilustrasiBONTANG – Upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Bontang terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Langkah kolaboratif tersebut dinilai penting agar penanganan kawasan kumuh dapat berjalan lebih maksimal dan menyentuh seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Martinus, menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan tujuh indikator utama yang penanganannya melibatkan lintas sektor. Setiap OPD memiliki peran berbeda sesuai bidang tanggung jawabnya dalam mendukung perbaikan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.
“Untuk persoalan persampahan penanganannya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian untuk proteksi kebakaran ditangani Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), sementara penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (20/5/2026).
Ia menerangkan, setelah proses penanganan dilakukan di suatu kawasan, pemerintah akan kembali melakukan evaluasi guna melihat sejauh mana perubahan yang terjadi terhadap indikator kekumuhan di wilayah tersebut. Evaluasi itu penting untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan mengalami perbaikan atau masih memerlukan penanganan lanjutan.
Menurut Martinus, apabila seluruh indikator yang menjadi penilaian kawasan kumuh telah terpenuhi, maka status kekumuhan pada kawasan tersebut dapat diturunkan karena dianggap telah mengalami peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman.
“Nantinya akan dilakukan penilaian kembali setelah penanganan selesai. Jika indikator-indikatornya sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan kondisi kawasan tersebut sudah membaik,” jelasnya.
Martinus juga menambahkan bahwa hingga saat ini penanganan kawasan kumuh di Kota Bontang masih difokuskan pada upaya perbaikan lingkungan permukiman serta rehabilitasi rumah warga. Pemerintah, kata dia, belum menerapkan langkah relokasi masyarakat karena pendekatan yang dilakukan saat ini lebih mengutamakan pembenahan kawasan agar tetap layak huni bagi warga setempat. (*)
Tidak ada komentar