Vape Terancam Dilarang, 1.400 Pekerja di Kaltim Jadi Sorotan DPRD
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(dok: newsborneo)SAMARINDA – Rencana pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh berpotensi membawa dampak terhadap sektor usaha dan tenaga kerja di Kalimantan Timur (Kaltim).
DPRD Kaltim menyoroti nasib sekitar 1.400 pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari bisnis vape.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan perkiraan tersebut berasal dari Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim. Asosiasi itu memperkirakan terdapat sekitar 400 toko vape yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Menurut Firnadi, angka tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, jika pemerintah pusat nantinya memutuskan melarang peredaran vape secara menyeluruh, dampaknya bukan hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga para pekerja dan keluarganya.
“Saya kira angka ini perlu ditanggapi serius. Itu perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor tersebut. Berapa orang yang berisiko kehilangan pekerjaan bergantung pada bentuk kebijakan dan kemampuan masing-masing usaha untuk menyesuaikan diri,” kata Firnadi, Kamis (12/11).
Dia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim berkoordinasi dengan asosiasi untuk memverifikasi jumlah pekerja tersebut.
Pendataan itu perlu mencakup persebaran toko di setiap kabupaten/kota hingga status hubungan kerja para pegawainya. Dengan begitu, pemerintah memiliki gambaran mengenai jumlah pekerja yang berpotensi terdampak apabila kebijakan pelarangan benar-benar diterapkan.
Firnadi menilai, langkah antisipasi tidak seharusnya menunggu sampai aturan pelarangan diterbitkan. Pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan skema peralihan pekerjaan bagi tenaga kerja yang terdampak.
“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang,” ujarnya.
Dia menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan terkait vape. Namun, dampak terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga tidak boleh diabaikan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menghitung dampak ketenagakerjaan secara matang agar kebijakan pengendalian vape tidak menimbulkan persoalan sosial baru di daerah. (Nur/Adv)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar