Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(dok: newsborneo)SAMARINDA – Kontribusi rokok elektrik atau vape terhadap penerimaan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka data penerimaan pajak rokok elektrik yang selama ini masuk dalam skema Pajak Rokok.
Permintaan itu muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan jual beli vape haram. MUI juga merekomendasikan pemerintah menyusun aturan pelarangan secara menyeluruh.
Firnadi mengatakan, pembahasan mengenai dampak kebijakan tersebut tidak cukup hanya melihat peredaran dan omzet toko vape. Pemerintah juga perlu menghitung potensi penerimaan negara dan daerah yang berkaitan dengan produk tersebut.
Dia menjelaskan, cukai rokok elektrik masuk ke penerimaan pemerintah pusat. Sementara Pajak Rokok atas rokok elektrik ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai cukai.
Pemungutan pajak tersebut dilakukan pemerintah pusat bersamaan dengan cukai, kemudian disalurkan kepada provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Selanjutnya, 70 persen penerimaan Pajak Rokok provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota.
“Omzet toko vape di Kaltim tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menghitung berapa penerimaan APBD dari vape,” ujarnya, Kamis (12/11).
Firnadi mengaku belum memperoleh data resmi yang memisahkan kontribusi rokok elektrik dalam penerimaan Pajak Rokok Kaltim.
Karena itu, dia akan mendorong Komisi II DPRD Kaltim meminta penjelasan Bapenda dan Bea Cukai terkait realisasi penerimaan sepanjang 2025 dan 2026.
Dia ingin mengetahui berapa sebenarnya kontribusi rokok elektrik terhadap penerimaan Pajak Rokok secara keseluruhan. Data tersebut dinilai penting untuk mengukur dampak fiskal apabila pemerintah pusat nantinya menerapkan pelarangan vape.
“Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” jelasnya.
Sebab,menurutnya kebijakan pengendalian vape memang perlu memperhatikan aspek kesehatan. Namun, pemerintah juga harus memiliki gambaran yang jelas mengenai konsekuensi fiskal agar perubahan kebijakan bisa diantisipasi sejak awal. (Nur/Adv)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar