newsborneo.id – Gubernur Kaltim Isran Noor meminta seluruh daerah penghasil untuk kompak menuntut dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit kepada pemerintah pusat. Pasalnya, produk perkebunan itu menghasilkan devisa hingga Rp500 triliun per tahun.
Imbauan itu dilontarkan Isran dalam Talkshow The 5th Borneo Forum di Ballroom Kahayan Swiss Belhotel Danum Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (24/8/2022). Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memungut ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit sebesar 250 hingga 500 Dollar Amerika per ton.
Pungutan tersebut merupakan sawit yang dihasilkan dari 22 provinsi di Indonesia. “Ini harus kompak. Daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia ini harus kompak kalau mau menuntut dana bagi hasilnya,” tegas Isran dikutip dari laman Pemprov Kaltim.
Atas kebijakan pemerintah pusat ini menurut dia, pemerintah daerah khususnya daerah penghasil tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal daerahnya menghasilkan devisa besar bagi negara.
“Selayaknya, pemerintah pusat berpikir secara adil terhadap daerah penghasil, terserah apakah itu DBH namanya, atau apalah. Yang penting, daerah penghasil ini rakyatnya merasakan apa yang dihasilkan daerahnya, termasuk sawit,” ungkapnya.
Karenanya, orang nomor satu Benua Etam ini pun mengusulkan daerah penghasil kompak dan bersatu dengan bisa mengelola uang pungutan ekspor CPO untuk keuangan daerah.
“Ya, tidak perlu lah 250 dollar, apalagi sampai 500 dollar. Itu terlalu banyak. Cukup 100 dollar per ton. Itu kita tuntut ke pusat untuk daerah atau DBH kita,” sebutnya.
Mantan Bupati Kutai Timur ini pun menghitung total CPO yang mampu diproduksi Indonesia dan diekspor ke negara luar kisaran 20 juta ton. Dia pun berandai-andai jika ditotalkan 20 juta ton CPO dikali 100 dollar, maka akan ada uang sebesar 2 miliar dollar yang terkumpul.
“Apa yang tidak bisa dibangun dengan uang itu. Kalkulator sudah tidak bisa menghitung lagi,” candanya.
Karena itu, Isran kembali mengajak para kepala daerah yang daerahnya menghasilkan devisa negara dari komoditi kelapa sawit agar menyatukan langkah serta komitmen dalam menuntut DBH kelapa sawit.
“Tuntutan yang kita sampaikan semata-mata untuk pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tidak ada maksud lain, semoga ini bisa dipahami para gubernur dan bupati semua. Ini semua untuk Indonesia juga,” pungkasnya. (*)
