Pemkot Bontang Gandeng 23 Perusahaan, Dana TJSL Dibidik untuk Program Prioritas

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal APBD.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Stakeholders Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar Kamis (20/8/2026).

Forum yang berlangsung di Ballroom Macora Hotel The Rinra, Makassar, itu diikuti 23 perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang. Sebanyak 14 perusahaan turut memberikan dukungan sebagai mitra penyelenggara kegiatan.

Rakor tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan program pemerintah dengan kontribusi dunia usaha, khususnya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pemkot Bontang mendorong agar dana TJSL tidak lagi dipandang sebatas bantuan atau kegiatan seremonial, tetapi diarahkan menjadi bagian dari pembiayaan kolaboratif untuk mendukung program pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Rapat dipimpin secara bergantian oleh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, S.H., kemudian dilanjutkan dengan arahan Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG.

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD, perbankan, perusahaan, hingga para lurah. Pemkot menegaskan bahwa pembangunan Kota Bontang harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Wali Kota Agus Haris menekankan bahwa pemerintah tidak mungkin menjalankan seluruh agenda pembangunan seorang diri. Dibutuhkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan daerah, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan,” ujarnya.

Enam Perusahaan Ikut Tangani Pembiayaan Kesehatan

Salah satu program yang ditawarkan dalam forum tersebut adalah kolaborasi pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4.

Pemkot Bontang mengusulkan kontribusi perusahaan sekitar Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun untuk membantu pembiayaan iuran kesehatan masyarakat.

Skema tersebut mulai mendapat respons positif. Hingga kini, enam perusahaan telah bergabung dalam pola sharing iuran kesehatan dengan total 2.012 peserta yang telah terakomodasi.

Pemkot berharap semakin banyak perusahaan ikut mengambil bagian sehingga cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dapat diperluas.

Stunting Jadi Perhatian

Selain kesehatan, persoalan stunting juga menjadi salah satu agenda prioritas yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

Pemkot Bontang mencatat angka stunting telah mengalami penurunan dari sekitar 22 persen menjadi 17 persen, kemudian kembali turun hingga 14 persen.

Pemerintah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga mencapai 10 persen.

Karena itu, keterlibatan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat intervensi dan mendukung berbagai program pencegahan stunting di masyarakat.

Ancaman TPA dan Pengelolaan Sampah

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian serius dalam Rakor tersebut. Wali Kota Neni Moerniaeni menyoroti kondisi sanitary landfill Kota Bontang yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar dua sampai tiga tahun mendatang.

Kondisi itu mendorong Pemkot Bontang mengajak perusahaan terlibat dalam penguatan sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan.

Seluruh program kolaborasi yang dibahas dalam forum akan dirumuskan lebih lanjut melalui Peta Kolaborasi TJSL Kota Bontang Tahun 2027.

Sinkronisasi lanjutan antara pemerintah dan perusahaan dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Pemkot Bontang menegaskan kolaborasi dengan dunia usaha harus dibangun dalam posisi yang setara. Pemerintah tidak sekadar mengharapkan bantuan perusahaan, tetapi ingin membangun kemitraan jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan pembangunan secara bersama-sama.

“Pemerintah tidak hadir untuk meminta-minta kepada perusahaan, tetapi mengajak perusahaan menjadi mitra strategis pembangunan Kota Bontang.”

Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Bontang berharap program TJSL perusahaan semakin terarah dan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Alternatif Judul

IKUTI newsborneo.id Google News di

→