160 x 600 AD PLACEMENT
160 x 600 AD PLACEMENT
930 x 180 AD PLACEMENT

Raperda Penanggulangan Kemiskinan Dibahas Lagi

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris
750 x 100 AD PLACEMENT

newsborneo.id – Komisi I DPRD Bontang akhirnya membahas Rancangan Peraturan Daerah  alias Raperda Penanggulangan Kemiskinan pada , Senin (19/9/2022), setelah lama tertunda.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mengungkapkan, alasan penundaan Raperda tersebut disebabkan fokus pembahasan berpusat pada Raperda lain, yakni Raperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba.

Selain itu, kesiapan dari tim asistensi Raperda Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang juga menjadi alasan utama tertundanya pembahasan Raperda tersebut.

“Sementara ini kami masih terus membahas Raperda Narkoba. Untuk Raperda Penanggulangan Kemiskinan masih kami tunda dulu. Sebab masih menunggu kesiapan tim asistensi dari pemkot. Mereka masih mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” ujar politisi PKB ini.

750 x 100 AD PLACEMENT

Kendati demikian, dia optimistis, tahun ini Komisi I DPRD Bontang bisa menyelesaikan tiga Raperda yang menjadi ranah Komisi I sebelum 31 Desember 2022. Hari ini, akhirnya Raperda tersebut mulai dibahas.

Selain Raperda Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Fasiitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, satu Raperda lainnya yakni Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Untuk Raperda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum ada pembahasan sejauh ini.

Adapun draf naskah akademik untuk Raperda penanggulangan kemiskinan, bertujuan untuk memberikan peta jalan (road map) bagi pemerintah dalam menekan dan menuntaskan masalah kemiskinan warga Bontang. (ADS)

750 x 100 AD PLACEMENT
Print Friendly, PDF & Email

750 x 100 AD PLACEMENT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

930 x 180 AD PLACEMENT