MUI Haramkan Vape, DPRD Kaltim Ingatkan Toko Tak Otomatis Ditutup
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.(dok: newsborneo)SAMARINDA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan rokok elektrik atau vape haram menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Meski menghormati keputusan tersebut, DPRD mengingatkan fatwa itu tidak serta-merta membuat toko vape harus berhenti beroperasi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, fatwa tersebut merupakan pandangan keagamaan, bukan keputusan administratif yang otomatis mencabut izin usaha.
“MUI juga merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar menyusun aturan pelarangan secara menyeluruh. Namun, fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape,” kata Firnadi, Kamis (12/11).
Dia menyebut pemerintah sebenarnya sudah memiliki aturan untuk mengawasi peredaran rokok elektrik, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut, penjualan rokok elektrik dilarang kepada anak berusia di bawah 21 tahun, perempuan hamil, serta di lokasi dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan atau tempat bermain anak.
Firnadi menilai ketentuan tersebut perlu diperkuat melalui pengawasan di lapangan. Terutama untuk mencegah anak-anak dan remaja mengakses produk rokok elektrik.
Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Namun, penerapan kebijakan juga perlu memperhatikan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha.
Dia berharap pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut fatwa tersebut, termasuk jika nantinya diputuskan ada regulasi yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh. (Nur/Adv)
Pos Terkait
BERITA TERKINI
Tidak ada komentar