Kunjungan Wisata Jadi Sorotan, DPRD Pertanyakan Efektivitas Retribusi Bontang Kuala

BONTANG – Kebijakan penerapan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala mulai menjadi sorotan. Di satu sisi, langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun di sisi lain muncul kekhawatiran terhadap dampaknya bagi jumlah kunjungan wisatawan dan pelaku usaha lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.

Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan DPRD Kota Bontang yang membahas pengelolaan parkir, retribusi daerah, serta pemberdayaan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menilai kebijakan retribusi yang baru berjalan sekitar dua pekan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, peningkatan PAD memang penting, tetapi jangan sampai kebijakan tersebut justru berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Bontang Kuala selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Bontang. Keunikan permukiman di atas laut, jembatan kayu yang membentang panjang, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi daya tarik yang mampu mengundang wisatawan dari berbagai daerah.

Karena itu, Sahib menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan wisata tidak bisa diukur hanya dari besarnya penerimaan daerah. Pemerintah juga harus melihat dampaknya terhadap jumlah kunjungan dan perputaran ekonomi masyarakat di kawasan wisata tersebut.

“Saya mengapresiasi niat baik pemerintah untuk meningkatkan PAD Kota Bontang. Namun kita juga harus melihat kebijakan ini secara objektif dan jernih agar manfaatnya benar-benar dirasakan semua pihak,” ujarnya.

Ia menilai saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi awal. Pemerintah perlu mengumpulkan data terkait perkembangan jumlah wisatawan sejak retribusi diberlakukan, sekaligus memantau kondisi pendapatan pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan Bontang Kuala.

Menurut Sahib, kehidupan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut sangat bergantung pada sektor pariwisata. Mulai dari pedagang makanan dan minuman, pengrajin, penyedia jasa wisata, hingga pelaku usaha kecil lainnya yang mengandalkan kehadiran pengunjung setiap hari.

“Saya ingin mengetahui apakah kebijakan yang sudah berjalan sekitar dua minggu ini memberikan dampak positif terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan UMKM yang ada di Bontang Kuala,” katanya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan retribusi, tetapi juga memperhatikan potensi penurunan transaksi ekonomi yang bisa terjadi apabila jumlah wisatawan berkurang.

“Jangan sampai PAD bertambah dari sektor retribusi, tetapi masyarakat justru kehilangan pendapatan karena pengunjung yang datang semakin sedikit. Semua harus dihitung secara matang agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sahib menilai pengembangan sektor pariwisata harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Setiap kebijakan yang diterapkan harus mampu menjaga daya tarik destinasi wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, pengelola wisata, dan lembaga adat untuk terus membangun komunikasi serta melakukan evaluasi berkala. Dengan begitu, setiap kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan wisata tidak semata-mata diukur dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Lebih dari itu, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal harus menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan sebuah kebijakan.

“Wisata yang baik adalah wisata yang mampu memberikan keuntungan bagi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi bagian dari destinasi tersebut,” pungkasnya. (*)

IKUTI newsborneo.id Google News di

→