newsborneo.id – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengusulkan kepada Pemkot untuk memanfaatkan dana swasta dan Baznas sebagai solusi peningkatan kesejahteraan para guru.

Menurut dia, dana  dari swasta  berupa Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan di Samarinda maupun Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) dapat digunakan seperti yang  telah diterapkan di sejumlah daerah di pulau Jawa.

Dia mencontohkan seperti di Yogyakarta dan Surabaya. Mereka pakai Baznas, di Bandung menggunakan CSR untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Berkaca dari hal tersebut, Puji menegaskan bahwa kesejahteraan guru tetap harus menjadi hal yang bisa diprioritaskan pemerintah daerah.

Namun, Politisi Demokrat ini pun mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang akan mengusulkan bantuan keuangan (Bankeu) kepada pemerintah provinsi untuk menyejahterakan guru dan perawat.

Diketahui, usulan Bankeu ini rencananya akan disampaikan Pemkot Samarinda pada Senin, 10 Oktober 2022 mendatang.

“Guru selain mendapatkan gaji, dia juga harus sejahtera. Mungkin ada beasiswa untuk anak-anaknya, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta jaminan kecelakaan kerja untuk memudahkan guru,” jelas Puji.

Menanggapi pernyataan legislatif, Wali Kota Samarinda Andi Harun pun menyatakan Pemkot tak mungkin mengharapkan suntikan dana dari CSR maupun Baznas untuk kesejahteraan guru.

“Karena CSR sektor pemanfaatannya tidak khusus untuk pendidikan, tidak akan optimal. Bayangkan waktu Covid-19 kami mengirim ke beberapa perusahaan, tidak optimal. Jadi logika berpikirnya itu, bagaimana sesuatu yang bersifat tidak pasti (dana CSR) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuatu yang bersifat tetap setiap bulannya,” jawab orang nomor satu di Samarinda itu.

Selain penggunaan dana CSR, Andi Harun juga menyebut kalau usulan penggunaan dana Baznas merupakan hal yang juga tidak bisa diharapkan.

“Untuk kebutuhan mereka saja tidak cukup,” kata Andi Harun. (ADS/DPRD SAMARINDA)