newsborneo.id – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Samarinda Seberang berlangsung di Gedung Erlangga Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Rabu (25/1/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Komisi III DPRD Samarinda. Satu di antaranya adalah Anhar yang menyoroti adanya sejumlah aspirasi masyarakat yang tidak termasuk ke dalam anggaran pembangunan.
Padahal, menurut Anhar, jika aspirasi tersebut tidak masuk ke dalam musrenbang maka aspirasi tersebut bisa tidak sah.
“Karena aturan dalam Undang-Undang bahwa apabila mendapatkan aspirasi tidak masuk dalam Musrenbang, maka aspirasi itu tidak sah,” ujar Anhar usai Musrenbang.
Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemkot Samarinda. Anhar mengakui banyak aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlaksana.
Anhar mencontohkan, DPRD memiliki aspirasi sebesar Rp1,2 miliar. Tapi pada kenyataannya realisasi yang didapatkan hanya Rp400 juta.
“Makanya dengan Musrenbang ini menjadi pintu masuk aspirasi atas usulan yang belum terakomodir sehingga kita bisa bahas di DPRD Samarinda lagi,” ujar Anhar.
Selain itu, pertemuan antara masyarakat untuk Musrenbang juga merupakan perintah Undang-Undang. Tak terkecuali bagi anggota DPRD yang telah terpilih maka wajib turun ke masyarakat untuk menyerap usulan warga.
“Kegiatan tersebut merupakan cerminan dari implementasi undang-Undang (UU) bahwa anggota DPRD yang terpilih wajib turun mendengarkan langsung sejumlah keluhan warga di Dapilnya,” ujar Anhar.
Selain Anhar, dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Samarinda Seberang itu, hadir pula anggota DPRD Samarinda Dapil 2 Samarinda Seberang lainnya. Antara lain Joha Fajal, Samri Shaputra, Guntur, dan Elnatan Pasambe.
Hadir pula Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi, perwakilan dari lintas OPD di lingkup Pemkot Samarinda dan seluruh Lurah se-Kecamatan Samarinda Seberang.
Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi landasan bagi DPRD maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang nantinya akan dibahas bersama.
Beberapa masukan disampaikan warga terkait pembangunan infrastruktur jalan, drainase, penanganan banjir, longsor hingga peningkatan UMKM yang ada di Samarinda Seberang.
Usulan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Samarinda juga menjadi pembahasan dalam Musrenbang Samarinda Seberang tersebut. (ADS/DPRD SAMARINDA)
