DPRD Kaltim Soroti Dana Opsen dan DBH Samarinda Rp209 Miliar yang Tertahan

Avatar photo
Redaksi Newsborneo
18 Nov 2026 14:35
2 menit membaca

SAMARINDA – Mekanisme penyaluran dana opsen dan dana bagi hasil (DBH) pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalyim menjadi sorotan DPRD Kaltim.

Hal ini menyusul berkurangnya penerimaan Pemkot Samarinda hingga Rp209 miliar yang terdiri dari dana opsen dan bagi hasil pajak.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, meminta mekanisme penyaluran dana tersebut diperjelas. Menurutnya, penerimaan yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota semestinya disalurkan secara langsung tanpa harus tertahan.

Dia menilai mekanisme opsen seharusnya memungkinkan pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dilakukan secara otomatis sesuai persentase hak masing-masing daerah.

“Kalau opsen, mestinya masuk langsung karena memang sudah terpotong otomatis. Kalau masih tertahan, ini harus segera didiskusikan,” kata Sigit.

Politisi PAN itu mempertanyakan alasan dana yang seharusnya menjadi bagian pemerintah daerah masih mengalami penahanan. Padahal, pembagian penerimaan sudah diatur berdasarkan persentase tertentu ketika wajib pajak melakukan pembayaran.

“Aturannya kan memang ketika membayar pajak kendaraan bermotor atau balik nama, langsung terpotong sesuai persentase masing-masing daerah,” jelasnya.

Sigit meminta pemerintah mengevaluasi sistem penyaluran tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Dia menilai hak pendapatan daerah harus memiliki kepastian waktu penyaluran sehingga pemerintah kabupaten/kota bisa menyusun dan menjalankan program berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia.

Tak hanya untuk opsen, Sigit juga mengusulkan mekanisme pemotongan langsung diterapkan pada penyaluran DBH dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pembagian pendapatan sebaiknya dilakukan sejak awal sebelum dana disalurkan kepada masing-masing pihak. Dengan begitu, tidak ada lagi persoalan dana yang menjadi hak daerah tertahan dalam proses penyaluran.

“Saya malah mengusulkan kepada pemerintah pusat, bagi hasil itu dipotong langsung. Yang masuk ke sana langsung dipotong untuk kita, ke kementerian,” ungkapnya.

Usulan tersebut, kata Sigit, juga pernah disampaikannya saat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, berkurangnya penerimaan sebesar Rp209 miliar menjadi persoalan tersendiri bagi Pemkot Samarinda. Sebab, penyesuaian alokasi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Sebagai informasi, dari total Rp209 miliar penerimaan yang menjadi sorotan tersebut, sekitar Rp70 miliar berasal dari opsen, sedangkan Rp139 miliar merupakan dana bagi hasil pajak. (Nur/Adv).

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

@media print { .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } } .c-float-ad-left { display: none !important; } .c-float-ad-right { display: none !important; } .c-author { display: none !important; } .c-also-read { display: none !important; } .single-post figure.post-image { margin: 30px 0 25px; } #pf-content img.mediumImage, #pf-content figure.mediumImage { display: none !important; }